Ketika Angka Kemiskinan di Sulteng Turun Satu Persen

Pentingnya Intervensi Program

Menurut BPS ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan. Diantaranya kenaikan nilai tukar petani (NTP), turunnya laju inflasi serta turunnya angka pengangguran terbuka. Ini menunjukkan adanya sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Stakeholder terkait.

Kemampuan menaikkan NTP tidak lepas dari intervensi program antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya terjadinya surplus berbagai komoditi dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Walau harus diakui berbagai kendala masih dihadapi petani di lapangan, namun sebagaimana pengakuan Gubernur Rusdy Mastura adanya intervensi program seperti penyaluran KUR telah berdampak pada turunnya angka kemiskinan. Tentu masih ada program lain yang mendukung surplus komoditi.  

Demikian pula dalam upaya menekan laju inflasi, tidak lepas dari adanya koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia untuk terus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dan keterjangkauan harga.

Sementara untuk turunnya pengangguran terbuka, tidak lepas dari adanya berbagai investasi yang masuk ke Sulteng dan membuka lapangan kerja baru. Masuknya investasi pada sektor pertambangan, industri, kelautan, perkebunan dan lainnya dengan nilai investasi yang besar, turut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan rekruitmen tenaga kerja.

Tantangan kedepan bagi Pemprov Sulteng adalah terus bekerja maksimal dalam meretas angka kemiskinan yang masih 12,18 persen. Karena kemiskinan tidak sekedar data dan angka semata, namun realitas yang membutuhkan penanganan secara holistik dan melibatkan semua komponen.  

Berbagai terobosan masih harus dilakukan oleh Pemprov Sulteng guna meretas kemiskinan secara signifikan. Pembangunan sarana dan infrastruktur di wilayah yang terjauh dan terisolir perlu diintensifkan, guna konektivitas distribusi logistik dan komoditi.

Demikian pula penguatan fasilitas dan kapasitas masyarakat miskin lewat program yang dibutuhkan, perlu dimaksimalkan demi terwujudnya kesejahteraan. Sebagai contoh bantuan peralatan untuk peningkatan produksi sangat dibutuhkan petani, nelayan maupun pelaku usaha kecil guna peningkatan kesejahteraan.

Kategori Provinsi terkaya berdasarkan nilai PDRB sejatinya menjadi potensi dan peluang untuk menjawab tantangan kemiskinan di Sulteng. Hanya saja yang perlu menjadi ajang intropeksi adalah, bahwa belum terjadi pemerataan di tingkat masyarakat dalam menikmati kekayaan tersebut.

Bisa jadi kekayaan yang didapatkan dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang begitu besar, hanya dinikmati oleh mereka yang mengambil peran pada pengelolaan SDA tersebut. Sementara masyarakat sekitar episentrum SDA, justru tidak terberdayakan secara signifikan.