Makanya ketika Sulteng masuk kategori Provinsi terkaya, seharusnya tidak membuat Pemprov Sulteng merasa eforia. Karena diperhadapkan dengan realitas bahwa Sulteng masuk peringkat sepuluh termiskin di Indonesia. Dimana turun dari peringkat sembilan di tahun 2020.
Dampak Penyaluran KUR
Dalam pertemuan dengan pekerja media di Palu baru baru ini, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan, angka kemiskinan Sulteng yang turun 1 persen atau 23.200 jiwa karena dipengaruhi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan Bank kepada masyarakat.
Semenjak dilantik sebagai Gubernur pada tahun 2021, Pemprov Sulteng melakukan Memorandum of Understanding (MOU) dengan BRI untuk mengucurkan bantuan KUR dengan mudah, bunga rendah dan tampa agunan dibawah pinjaman Rp 100 juta. Lewat pemberian KUR inilah turut menumbuhkan UMKM dan usaha pertanian sesuai potensi daerahnya.
Mungkin ada benarnya jika penyaluran KUR di Sulteng turut berdampak pada turunnya angka kemiskinan sebesar 1 persen di tahun 202. Karena lewat bantuan KUR masyarakat baik petani, nelayan serta pelaku UMKM dapat terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan serta meretas angka kemiskinan.
Namun perlu juga untuk diuji, apakah penerima KUR benar adalah masyarakat yang tercatat sebagai warga miskin di Sulteng. Karena harus diakui tidak semua masyarakat miskin tersentuh bantuan KUR, karena adanya berbagai kendala. Â
Jika datanya valid, maka klaim Gubernur bahwa faktor KUR menjadi faktor dominan turunnya angka kemiskinan sebesar satu persen, akan dapat dipertanggungjawabkan. Dan patut diapresiasi kinerja Gubernur dalam melakukan terobosan lewat MOU penyaluran KUR antara Pemprov dengan BRI.
Terkait penyaluran KUR tersebut, Gubernur Sulteng dalam pertemuan dengan Presiden RI Jokowi di lokasi IKN Kalimantan Timur beberapa waktu lalu, telah meminta untuk memperpanjang waktu penyaluran KUR. Â Permintaan tersebut mendapat respon dari Presiden yang menyetujui perpanjangan penyaluran KUR dan berlaku secara Nasional.
Dukungan Program Bantuan Sosial
Indikator untuk mengukur kemiskinan pada September 2021 yang ditetapkan oleh BPS untuk garis kemiskinan nasional yakni berpenghasilan sebesar Rp 486,17 ribu per bulan. Dengan rincian Rp 360 ribu per bulan untuk kebutuhan makanan dan Rp 126,16 ribu per bulan untuk kebutuhan non makanan meliputi sandang, kesehatan pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
