Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Sulawesi Tengah berada di peringkat enam Provinsi terkaya di Indonesia tahun 2021, berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yakni sebesar Rp 81,73 juta.
Sementara dalam rilis dikeluarkan BPS beberapa waktu lalu, menempatkan Sulteng diperingkat sepuluh Provinsi termiskin di Indonesia tahun 2021. Adapun angka kemiskinan Sulteng sebesar 12,18 persen atau 381,21 ribu jiwa, turun satu persen dari tahun 2020 yang berjumlah 13 Â persen atau 404,44 ribu jiwa.
Dua data yang dirilis BPS tersebut, menghadirkan sebuah ironi terhadap realitas kondisi Provinsi Sulteng. Dimana disatu sisi Sulteng masuk sebagai sepuluh besar Propinsi terkaya di Indonesia, disisi lain justru masuk sepuluh besar Provinsi termiskin.
Memang jika berdasarkan PDRB, maka pendapatan penduduk Sulteng rata-rata sebesar Rp 81,73 juta per kapita (tahun). Angka tersebut berada diatas pendapatan penduduk di skala nasional yang hanya Rp 62,24 juta per tahun.
Dengan nilai PDRB ini pula, menempatkan Sulteng menjadi daerah terkaya di Pulau Sulawesi, mengungguli Provinsi Sulawesi Selatan dengan PDRB sebesar Rp 59,66 juta dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 54,04 juta per tahun. Namun untuk angka kemiskinan, dua Propinsi ini tidak masuk sepuluh besar.
PDRB sendiri merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Selanjutnya jumlah nilai pendapatan tersebut, dibagi dengan jumlah populasi (penduduk) di suatu daerah.
Perekonomian Sulteng sendiri banyak disumbang oleh sektor penambangan dan industri pengolahan di Morowali. Sepanjang 2021, ekonomi Sulteng disumbang oleh sektor tersebut. Ini juga yang menjadi faktor PDRB Sulteng tertinggi se Sulawesi.
Secara teoritis, jika sebuah Provinsi dikategorikan kaya atau tinggi PDRB nya, maka otomatis Provinsi tersebut semakin makmur dan angka kemiskinannya rendah. Lalu mengapa untuk Sulteng terjadi paradoks. Dalam artian sebagai Provinsi terkaya, ternyata tidak beririsan dengan rendahnya angka kemiskinan.
Sebuah Provinsi dinyatakan rendah angka kemiskinannya, tidak bisa serta merta berdasarkan afirmasi sebagai Provinsi terkaya  Karena untuk kategori kemiskinan, BPS telah menetapkan 14 kriteria dalam menentukan angka kemiskinan di sebuah daerah.
