Genjatan senjata yang berhasil disepakati dalam konflik Israel dan Hamas tidak lepas dari peran serta Negara Mesir. Pengakuan adanya peran Negara tersebut dalam terwujudnya perdamaian, dilansir sejumlah media massa nasional maupun internasional.
Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres dalam pernyataan Persnya mengakui jika Mesir dan Qatar berperan terhadap genjatan senjata dalam koordinasi dengan PBB. Demikian pula Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui Presiden dan para pejabat senior Mesir memainkan peran penting dalam diplomasi dengan Israel dan Palestina.
Kunci keberhasilan Negara Mesir dalam mewujudkan terjadinya gencatan senjata tidak lepas dari adanya hubungan diplomatik bukan saja dengan Kelompok Hamas Palestina tapi juga dengan Israel. Terbukanya diplomasi yang tercipta secara dari dua arah, menjadi pintu masuk dalam upaya menciptakan upaya damai tersebut.
Mesir merupakan salah satu Negara di wilayah Timur Tengah yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1979. Negara lainnya di Timur Tengah yang menjalin hubungan yang sama yakni Yordania, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Mesir mendukung kemerdekaan Israel sebaliknya mendukung pula kemerdekaan Palestina.
Saat konflik terjadi peran diplomasi yang dilakukan Mesir bukan hal yang mudah. Delegasi harus berangkat ke Israel guna membahas masalah keamanan di sana. Di sisi lain, kontak dengan pihak Palestina juga dilakukan meski tak dijadwalkan kunjungan khusus ke Gaza. Istimewanya, Mesir disebut punya pengaruh kuat terhadap kedua negara itu.
Dunia menyambut gembira genjatan senjata antara Israel dan Hamas. Bukan apa apa ratusan korban berjatuhan dalam konflik yang berlangsung selama sebelas hari tersebut. Korban terbanyak berada di Palestina dengan 232 orang meninggal dan 65 korban adalah anak anak. Sementara warga Israel yang meninggal sebanyak 12 orang.
Dalam dimensi kemanusiaan, anak anak yang turut menjadi korban jiwa dalam sebuah konflik atau peperangan merupakan sebuah tragedi. Negara mana yang tidak tergerak naluri kemanusiaannya, jika melihat anak anak menjadi korban. Rasanya Indonesia pun demikian.
Keberhasilan diplomasi Negara Mesir dalam mengupayakan gencatan senjata mencuat ditengah terjadinya paradoks geopolitik global dan ketegangan diplomasi anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhadap konflik berkepanjangan Israel Palestina.
Pada satu sisi Negara Amerika Serikat dan Jerman mendukung Israel dalam mempertahankan diri dari adanya serangan Kelompok Hamas. Sementara Negara Cina dan Rusia mendukung sepenuhnya Palestina dalam pusaran konflik tersebut.
"China adalah teman rakyat Palestina," kata Presiden Cina Xi Jinping saat berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Sementara sekutu Amerika Serikat yakni Perancis mencapai ketegangan diplomasi dengan Amerika. Dimana Prancis, meski mendapat penolakan terus menerus dari Amerika, kembali mengajukan draf lain untuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya menyerukan diakhirinya permusuhan antara Israel dan Hamas. Prancis juga menyerukan akses kemanusiaan ke wilayah Jalur Gaza.
Indonesia yang ambil bagian dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dengan misi mendesak penghentian kekerasan dan menekankan kemerdekaan warga Palestina.
Meski tidak punya hubungan diplomatik dengan Negara Israel, namun misi diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang dibawa oleh Menlu Retno, merupakan amanat the founding father yang dicetuskan Bung Karno tahun 1962. Dan diaktualisasikan dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebagai konsistensi kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Misi Indonesia tersebut sejalan dengan sejumlah negara lain yang hadir dalam sidang umum PBB. Â Selain Indonesia, sejumlah negara yang langsung diwakili oleh Menteri Luar Negerinya adalah Qatar, Yordania, Aljazair, Turki, Pakistan, Kuwait, Maladewa, Tunisia, dan Arab Saudi.
Walaupun andil Mesir cukup signifikan dalam upaya genjatan senjata Israel Palestina, namun tidak bisa dinafikan peran negara negara lain dalam mengupayakan perdamaian tersebut. Termasuk pula peran Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang aktif melakukan diplomasi dengan berbagai negara. Antonio Guterres bahkan meminta semua pihak untuk mengawal gencatan senjata tersebut.
Pun peran Indonesia yang ikut serta melakukan upaya perdamaian tentunya dilatarbelakangi pada aspek historis, tekstual dan kontekstual sebagai konsepsi diplomasi geopolitik Indonesia. Dalam aspek histori, tentu Indonesia tidak menafikan bagaimana dukungan sejumlah negara pada masa Agresi militer Inggris dan Belanda saat Indonesia baru saja merdeka tahun 1945.
Salah satu negara yang getol mendukung Indonesia adalah Rusia yang saat itu masih bernama Republik Soviet Sosialis Ukraina (RSSU). Dalam buku Soekarno Biografi Politik menyebutkan, pihak Sekutu dalam hal ini Amerika dan Inggris selalu mengganjal setiap usul Soviet di Dewan Keamanan PBB dalam membela Indonesia.
Tanggal 21 Januari 1946 delegasi Soviet mengirim surat Khusus ke Dewan Keamanan PBB dan ditunjukan bahwa tentara Inggris dan Belanda melakukan aksi militer terhadap penduduk Indonesia dan telah mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan itu.
Tanggal 27 Juli 1947 angkatan perang Belanda berkekuatan besar menyerang republik Indonesia. Belanda menyebut intervensi ini sebagai aksi polisionil. Soviet bersama negara negara sosialis lainnya tegas membela Indonesia. Dukungan besar juga datang dari negara Asia dan Afrika.
Pada tanggal 31 Juli 1947 atas bantuan India dan Australia, Dewan Keamanan PBB membahas masalah Indonesia. Delegasi Soviet menuntut agar agresi ini dihentikan dan ditarik mundurnya kedua belah pihak. Namun posisi negara yang pro Belanda seperti Amerika dan Inggris menggagalkan diterimanya resolusi Soviet yang dengan tegas membela kepentingan nasional RI yang masih muda.
Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB menerima resolusi tentang dihentikannya pertempuran dan diselesaikannya sengketa tersebut dengan jalan damai.
Pada tanggal 7 Agustus 1947 atas tuntutan Soviet dan Polandia, Wakil dari Republik Indonesia Sutan Sjahrir diizinkan untuk berpidato di depan Dewan Keamanan PBB.
Kisah paradoks Amerika yang berupaya menggagalkan resolusi Soviet dalam membela Indonesia dari agresi Belanda di tahun 1947 lalu, tak ubahnya dengan kejadian Amerika yang hendak menggagalkan resolusi Perancis untuk Dewan Keamanan PBB dalam upaya damai konflik Israel Palestina beberapa hari lalu. Dimana berbuntut terjadinya ketegangan diplomasi kedua negara.
Toh Amerika akhirnya bisa melunak saat Presiden Joe Biden menelpon Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang meminta untuk mengurangi serangan ke Palestina. Joe Biden jualah menyambut gembira saat genjatan senjata terjadi.
"Saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Presiden dan para pejabat senior Mesir yang memainkan peran penting dalam diplomasi ini," kata Joe Biden.
Dari aspek tekstual pembelaan Indonesia terhadap Palestina tidak lepas dari amanat konstitusi negara ini yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dimana menyebutkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bagi Indonesia agresi Israel bertentangan dengan hakekat kemerdekaan negara Palestina.
Sementara dari aspek kontekstual, peperangan di jaman milenial ini sudah tidak relevan lagi dan hanya merusak peradaban dunia dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Negara Indonesia konsisten menghendaki agar konflik dihentikan demi terwujudnya perdamaian dunia. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi serangan Israel telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, sehingga harus dihentikan.
Lepas dari paradoks geopolitik global yang bermuara pada adanya polarisasi dukungan sejumlah negara dalam pusaran konflik Israel Palestina yang berkepanjangan, satu hal yang perlu diapresiasi adalah bertemunya kesamaan pandangan berbagai negara lewat jalur diplomasi. Bahwa sangat diperlukan upaya damai terhadap konflik Israel Palestina yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Negara negara yang berbeda kebijakan politik luar negerinya masih mau mengesampingkan keberpihakan politik, kepentingan ekonomi Timur Tengah serta ketegangan diplomasi antar negara, demi terwujudnya perdamaian antara Israel Palestina.
Kita tidak tahu pasti apakah genjatan senjata antara Israel dan Palestina akan berlangsung secara permanen. Atau sebaliknya hanya situasional semata dan akan meletup kembali jika sewaktu waktu terjadi provokasi. Yang pasti biarlah saat ini genjatan senjata dimanfaatkan untuk masa tenang. Serta menata berbagai kerusakan sebagai dampak perang sembari PBB mencari solusi dalam penyelesaian konflik.
Terkait jaminan keberlangsungan genjatan senjata yang jelas bahwa geopolitik global saat ini telah menempatkan perdamaian dan kemanusiaan kembali ke sentral harus didukung bersama. Seperti kata Menlu Retno bahwa Indonesia hadir di PBB atas nama kemanusiaan bagi keadilan masyarakat Palestina. "Keamanan dan kesejahteraan manusia selalu menjadi prioritas utama kita," kata Retno.
Buat Indonesia memperjuangan kepentingan perdamaian dan kemanusiaan di panggung PBB merupakan tugas besar dan mulia. Namun demikian kepentingan keamanan dan kemanusiaan di dalam negeri juga menjadi tugas besar dan tidak kalah penting untuk ditangani.
