Antara Luwuk dan Salakan, Terselip Curhat dan Aspirasi Penyuluh

Masalah lain yang mencuat yakni, selama ini penyuluh diwajibkan menyampaikan laporan terupdate melalui aplikasi sistem yang sudah disiapkan yakni sistem PDPS (Penguatan Data Pangan Strategis).

Namun tidak ditunjang dengan fasilitas perangkap teknologi seperti handpond yang memadai kepada penyuluh, akibatnya menyulitkan dalam menyampaikan laporan. Belum lagi kendala  lain seperti di Kabupaten Banggai kepulauan ,dimana tidak semua wilayah bisa diakses oleh internet menjadi realitas yang perlu dicarikan solusinya.

Kendala yang dihadapi saat ini yakni Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada  Kecamatan dominan tidak memiliki gudang penyimpanan, sehingga mengganggu kinerja penyuluh. Karena bantuan bahan pupuk dan peralatan alsintan yang ada di Kecamatan, harus disimpan di BPP yang sarananya terbatas. Upaya untuk membangun sarana BPP yang memadai, seringkali terkendala dengan alokasi anggaran yang disiapkan  oleh instansi terkait.

Pada akhirnya penyuluh berharap kehadiran regulasi bagi tenaga penyuluh mendukung kemandirian dan mendukung untuk bisa berimprovisasi terhadap tugas kerjanya di lapangan. Adanya curhatan dari penyuluh perikanan bantu (PPB) terkait kepastian status, yang harus diperpanjang kontraknya setiap tahun, paling tidak bisa diangkat sebagai Pegawai non PNS. Dimana punya tunjangan yang sama dengan PNS, kiranya dapat diakomodasi lewat regulasi perundang undangan.

Mengingat keberadaan tenaga penyuluh yang setiap saat harus menyampaikan informasi teknologi  melalui metode penyuluhan guna merubah perilaku petani maupun nelayan di daerah, maka peyuluh harus terus diberikan pelatihan untuk menambah kemampuan mereka. Karena ilmu yang akan diisampaikan sangat dinamis dan berkembang pesat, sehingga perlu terus memperkuat kapasitas dan kualitas.

Satu pesan yang sempat mencuat dari penyuluh adalah bahwa mereka turut melakukan tugas pendidikan kepada masyarakat, sehigga selayaknya penyuluh juga mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah.