Mohon tunggu...
Efrain Limbong
Efrain Limbong Mohon Tunggu... Jurnalis - Mengukir Eksistensi

Nominator Kompasiana Award 2024

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Merefleksikan Makna Kemerdekaan dari Sulawesi Tengah

17 Agustus 2020   13:38 Diperbarui: 18 Agustus 2020   09:28 270
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Senator Mengunjungi Balai Benih Ikan di Palu. Doc Pri

Permasalahan soal lahan untuk lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban gempa tahun 2018 yang belum clean and clear menjadi kendala dalam proses percepatan realisasi pembanguan di tahun 2020 ini. Pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BPPP) Sulawesi II, keberadaan lahan yang belum tuntas alias bermasalah khususnya di lokasi Tondo II dan Talise Kecamatan Mantikulore membuat anggaran pembangunan tidak akan bisa dilelang dan dikontrakan kepada pihak rekanan, dan ini sangat merugikan daerah karena realisasinya menjadi terhambat.

Permasalahan soal lahan Huntap tersebut juga disampaikan Walikota Palu Drs Hidayat MSi. Menurutnya, regulasi soal kebencanaan sebenarnya sudah secara tegas memberikan sanksi terhadap pihak pihak yang menghambat program pemerintah khususnya pembangunan huntap untuk korban gempa. Menurutnya, segala upaya sudah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut, namun masih saja ada polemik. Karena itu kepastian hukum yang harus menjadi solusi terhadap terhambatnya pembangunan huntap.

Masih dari sektor infrastruktur, kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sulteng. Dimana BPPPW Sulawesi II merealisasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membenahi perumahan kategori MBR yang kondisinya kurang layak huni sebanyak 4000 unit  di sembilan Kabupaten di Sulteng. Yakni Palu sebanyak 171 unit, Parigi 954, Poso 500, Touna 562, Morowali 488, Morowali Utara 394, Banggai 616, Bangkep 260 dan Buol sebanyak 100 unit.

Adapun untuk masyarakat penerima program tersebut di SK kan secara dua tahap, yakni tahap I sebanyak 2800 unit dan tahap II sebanyak 1200 unit.  BPPPW juga meny6ampaikan jika ada tambahan untuk program BSPS di Sulteng sebanyak 961 unit dari Kementerian PUPR. MBR yang akan mendapat bedah rumah tersebut sudah melalui tahapan terverifikasi layak atau tidaknya mendapat bantuan. 

Demikian sekilas catatan dari hasil reses bersama sang Senator Lukky Semen SE. Bahwa Sulteng ternyata memiliki potensi dan prospek untuk kemajuan, kedepan. Satu hal yang perlu digaris bawahi, yakni perlunya semua stakeholder bersatu padu dan bersinergi untuk membangun daerah dan negara ini. Hal ini pula yang disampaikan Walikota Palu Drs Hidayat MSi, dimana jika semua pihak mau bahu membahu bekerja sama, maka pembangunan bisa berlangsung dengan lancar tanpa kendala.

Semoga potret tantangan, permasalahasan dan sekaligus peluang dari bumi Sulawesi Tengah ini menjadi bahan refleksi bagi kita, bahwa masih banyak yang perlu disentuh dan dibenahi untuk daerah dan negara tercinta ini. Satu hal lagi, bahwa tugas mengisi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara parsial, sebaliknya harus terintegral dan bersama sama. Buanglah sikap ego sektoral, ego kelompok dan ego pribadi. Niscaya setiap tantangan hingga krisis akan dapat dihadapi dan lompatan kemajuan akan bisa tercapai.  

Dirgahayu Indonesia ke 75. Merdeka !

Palu, 17 Agustus 2020

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun