Mohon tunggu...
effendi siradjuddin
effendi siradjuddin Mohon Tunggu... -

co-founder forum komunikasi perusahaan migas TAC (Technical Assistant Contract) dan 2006 co-founder dan chairman Aspermigas (Asosiasi Perusahaan Migas Nasional) serta Kaukus Migas Nasional (Federasi Asosiasi-asosiasi Perusahan Jasa dan Barang Nasional serta Asosiasi Profesi). Terakhir tahun 2008 co-founder Lembaga Pengkajian Pembangunan Nasional yaitu Entrepreneurial State 2020 Institute of Research.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Sistem Negara Produktivitas Tinggi Tanpa Wakil Rakyat & Tanpa DPR/DPRD

1 Oktober 2014   23:21 Diperbarui: 17 Juni 2015   22:45 576
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dengan demikian akan diperoleh sistem negara yang lebih sederhana, kondusif dan produktif (tanpa DPR/DPRD/DPD, tanpa wakil rakyat, tanpa partai yang kalah dalam pemilu). Sistem ini didasarkan kepada sistem produktivitas tinggi penyelenggara negara, bukan lagi didasarkan pada sistem distribusi kekuasaan dan sistem representatif (wakil rakyat). Bila sistem ini disetujui, maka sebagai konsekuensinya batang tubuh UUD 1945 dan UU terkait seyogyanya disesuaikan dimana mukadimah UUD 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai suatu kesepakatan final berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak berubah sepanjang masa, batang tubuhnya saja yang disesuaikan dengan kontekstual jaman.

Walaupun UUD 1945 teks asli beserta penjelasannya mengalami perubahan sesuai kebutuhan jaman namun UUD 1945 teks asli beserta penjelasannya tetap tidak dihapuskan dan merupakan bagian dari falsafah bangsa bersama Pancasila.

Bilamana kedaulatan tertinggi warga negara secara efektif diwujudkan dalam konstitusi diberbagai negara di dunia, maka kekuatan uang dapat diatasi oleh kekuatan rakyat yang berdaulat melalui dua mekanisme di atas, maka kebijakan politik ekonomi masing-masing negara dipastikan berpihak kepada kepentingan warga negara yang pasti anti perang, anti pemanasan global (kerusakan lingkungan) dan menghormati kedaulatan negara lain, sehingga lembaga-lembaga multilateral dunia bisa berfungsi kembali untuk kepentingan warga negara dan warga dunia (bukan untuk kepentingan pemilik uang) dan kesenjangan kaya miskin dapat dihilangkan. GLOBAL WISDOM SOCIETY yang dicita-citakan. Semoga ...

Ini hanya sebuah gagasan awal yang pasti jauh dari sempurna dan mari kita berdiskusi ***

salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun