Keberhasilan pemerintah dapat diukur berdasarkan fokus perhatiannya pada masyarakat yang paling miskin, bilamana masyarakat termiskin terpenuhi kebutuhannya maka yang lainnya dapat dipastikan juga terpenuhi –Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan
Defisit atau jebolnya APBN akibat subsidi BBM premium yang mencapai lebih Rp 300 triliun mendorong pemerintah berencana menaikkan subsidi BBM premium dan subsidi BBM solar sekitar tambahan Rp 2 ribu – 3 ribu, yang dipastikan akan menaikkan harga barang-barang kebutuhan hidup, yang pasti memberatkan mayoritas warga Negara yang kurang mampu dan meningkatkan jumlah penduduk miskin.
APAKAH LANGKAH TERSEBUT ADALAH RASIONAL DAN TERBAIK DARI SUDUT KEPENTINGAN PUBLIK ?
MENGAPA ? Yang seharusnya dicegah bukan jebolnya APBN tapi justru jebolnya nasib mayoritas warga Negara karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah kan dibiayai oleh uang rakyat, olehnya pemerintah diharapkan mampu mendahulukan untuk mengatasi jebolnya nasib warga Negara dibandingkan dengan jebolnya APBN.
Seyogyanya pemerintah mengambil langkah terobosan inovatif yang tidak memberatkan mayoritas warga Negara dan juga mengantisipasi ancaman TSUNAMI KETIDAKTERSEDIAAN MINYAK IMPOR SETIAP SAAT BILA TERJADI GEJOLAK PERANG DI TIMUR TENGAH, TANPA PERANGPUN DALAM 5 TAHUN KE DEPAN KEMUNGKINAN MINYAK IMPOR TIDAK TERSEDIA LAGI AKIBAT MENURUNNYA PRODUKSI MINYAK DUNIA. Kedua tsunami ini berpotensi membuat ekonomi stagnan dan menimbulkan kerusuhan sosial yang masif serta mengancam keamanan dan kesatuan nasional (National Security & Unity) karena Indonesia hanya bisa bertahan 2 minggu tanpa minyak impor.
Menghadapi ancaman dua tsunami diatas, pemerintah sangat membutuhkan dukungan politik rakyat, menaikkan harga BBM subsidi mencederai kepercayaan rakyat, sementara masih banyak pilihan untuk mengurangi subsidi BBM.
Anggapan orang kebanyakan, polemik kenaikan harga BBM subsidi ibarat mengurai benang kusut yang belum kita ketahui dimana ujungnya. Padahal tidak demikian.
Ini uraiannya: produksi Indonesia 820 ribu barel/hari (bph), hak asing 50% sisanya Indonesia sekitar 400 ribu bph, konsumsi Indonesia 2015 sekitar 1,8 juta bph diperkirakan tahun 2015 Indonesia mengimpor selisihnya (1,4 juta bph), senilai sekitar Rp 750 triliun termasuk biaya pengolahan, distribusi, bunga bank. Menurut pengamat, perkiraan subsidi BBM tahun 2015 sekitar Rp 500 triliun. Bagaimana ketersediaan minyak impor ke depan bagi Indonesia. Perkiraan produksi puncak dunia (peak oil) terjadi saat ini pada 2014, sekitar 90 juta barel perhari (bph), 45 juta barel dipergunakan sendiri Negara produsen dan saat ini hanya sekitar 45 juta bph sisanya yang tersedia untuk diimpor oleh berbagai negara, namun 5 tahun ke depan hanya tersedia minyak impor dunia sekitar 25 juta bph yang untuk lima Negara pengimpor terbesar sudah tidak mencukupi. Indonesia pengimpor diurutan ke 14 dunia, saat ini lima negara pengimpor terbesar saja (AS, China, Jepang, India, Korea) menyedot setengah dari minyak yang diperdagangkan. Untuk menjamin keberlangsungan ekonominya (security of supply), Indonesia harus berkompetisi dengan sekitar 200 negara pengimpor.
Kenaikan harga pertamax merupakan penerapan prinsip yang kaya membantu yang miskin dan akan berhasil meningkatkan pendapatan negara sekaligus menggiring masyarakat mampu untuk menggunakan transportasi umum serta menggiring pemerintah membangun secepat-cepatnya fasilitas transportasi umum yang nyaman.
Jika langkah ini diikuti dengan tetap mempertahankan subsidi BBM premium bagi rakyat yang kurang mampu (petani, nelayan, buruh dan pegawai rendah dan sebagainya) dan BBM industri maupun transportasi umum (premium, solar, diesel) tidak dinaikkan, maka akan tercegah kenaikan inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan hidup. Bilamana kenaikan harga pertamax diberlakukan dan diikuti oleh langkah-langkah pemerintah untuk penghematan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi secara signifikan serta upaya peningkatan produksi minyak nasional diintensifkan dan konsumsi BBM ditekan melalui percepatan diversifikasi energi maka dengan kerja keras impor BBM tidak diperlukan dan tidak diperlukan lagi kenaikan harga BBM subsidi. Dengan demikian kelompok masyarakat dilapisan akar rumput terselamatkan dari beban ekonomi sehari-hari yang mencekik leher.
SEPULUH LANGKAH SOLUSI TUNTAS
