Menurut CNBI Indonesia (22/11/2019), aplikasi platform Binomo berdiri pada tahun 2014 dan memiliki klien lebih dari 16 juta dari seluruh dunia, dirilis di Indonesia 11 November 2019 dengan masuk dalam daftar Pialang Berjangka Tanpa Izin Bappebti dan IB Pialang Luar Negeri dan diblokir pemerintah Indonesia pada awal Januari 2021 dan pada Februari 2022 baru ditetapkan tersangka afiliator trading binary option platform aplikasi Binomo. Artinya, platform Binomo kurang tiga dua tahun beroperasi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian ratusan miliar rupiah dari korban penipuan.
Arah logikanya, jika OJK sudah mengetahui bahwa trading binary option ini merupakan illegal mengapa tidak berkoordinasi dengan pihak yang kepolisian, PPATK, apalagi afiliator trading binary option ini merupakan sosok anak muda yang menggunakan media sosial, baik itu televisi, kanal youtube, facebook dan instagram dengan gaya hidup mewah. Ini sebenarnya menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Otoritas Pengawas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Kasus investasi bodong ini juga mengingatkan pengalaman saya ketika menjadi Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), asuransi Jiwasraya, asuransi ASABRI, dan seterusnya. Kasus tersebut terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) asuransi Jiwasraya yang baru mencuat ke ruang publik akhir tahun 2019, sementara jika dirunut, permasalahan asuransi Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an dan bahkan BPK RI sudah melaporkan hasil Audit kepada OJK dan DPR RI dari tahun ke tahun. Ada apa? Pertanyaan yang sama saya alamatkan kepada OJK, Ada apa dengan investasi bodong trading binary option? Apakah ini sengaja dibiarkan atau pura-pura tidak tahu? Ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan jasa keuangan sebagai tugas pokok OJK dinilai masih lemah.
Bagaimana peran PPATK terhadap pencegahan dugaan Tindakan Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka? Jika dianalis dari fungsi pokok PPATK dalam melaksanakan tugasnya ditemukan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang baik melalui kepatuhan pelaporan maupun pemeriksaan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain adalah sesuatu yang patuh dilaksanakan. Logika sederhana bahwa apakah transaksi keuangan yang dilakukan oleh kedua oknum grazy rich dengan membeli barang-barang mewah, jika menimbulkan kekhawatiran pada indikasi tindakan pencucian uang. Apakah tidak ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya kepolisian, KPK, Bappeti, dan OJK yang dilakukan oleh PPATK sebagai awal permulaan dugaan tak bersalah? Jika ini tidak dilakukan dan belum maksimal, maka kita jangan heran kasus yang sama dengan bentuk yang berbeda, akan ada terjadi lagi.
Bagi saya kasus penipuan investasi trading Binary option merupakan tanggungjawab moral Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK. Bentuk penipuan tersebut bagi saya menunjukkan bahwa sistem pencegahan OJK dan PPATK dinilai masih belum maksimal. Koordinasi dengan lembaga atau pihak-pihak terkait masih belum berjalan dengan baik, masing-masing saling menunggu bola atau jangan-jangan ada oknum yang menikmati hasil dari investasi bodong tersebut? Ini hanya asumsi saya, dan saya yakin kedua lembaga ini bersih dan memiliki integritas moral.
Pencegahan bersama OJK dan PPATK
Pertama, adanya perlindungan hukum kepada korban dana investasi bodong yang dilakukan oleh tersangka Indra Kenz dan Doni Salmanan dengan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, pihak kepolisian harus melakukan penyitaan aset-aset pelaku dan mencari aliran dana atau pihak-pihak yang menikmati hasil uang penipuan itu. Akan tetapi yang paling penting, pihak kepolisian bekerjasama dengan PPATK harus mencari orang dibalik otak bisnis bodong tersebut.
Kedua, kasus penipuan investasi bodong trading Binary option aplikasi platform Binomo bagi merupakan suatu permulaan kasus jasa keuangan, apalagi di era perkembangan teknologi menuju Industri 5.0, oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mampu menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan melalui terhadap investasi yang masuk ke Indonesia.
Ketiga, OJK dan PPATK perlu menjalin kerjasama yang intensif dengan lembaga terkait, misalnya kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memantau investasi yang tidak wajar, dan memaksimalkan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi pada tindak pidana pencucian uang.
Penulis:Â
Efentinus Ndruru (Mantan Tenaga Ahli DPR RI Komisi XI)
Â
