Dengan memiliki dua bank umum syariah, tingkat persaingan antar bank umum syariah milik pemerintah akan tetap ada. Apalagi melihat perkembangan unit usaha syariah BTN Syariah yang per Maret 2020, total asetnya sudah mencapai 9,34% dari aset induknya yang masih berupa bank konvensional. Dalam tiga tahun ke depan, bukan tak mungkin aset BTN Syariah bisa mencapai 12-15% dari aset induknya.
Pemerintah sejauh ini bagaikan baru mempunyai tiga anak laki-laki dan belum memiliki anak perempuan. Tentu saja, perlakuan anak perempuan yang akan dilahirkan tersebut harus sama. Jangan sampai pemerintah hanya membesarkan pendidikan ketiga anak laki-lakinya sampai sarjana, namun sang anak perempuan hanya disokong biaya pendidikannya oleh ketiga anak laki-laki.
Kedua, pemerintah sebaiknya memiliki langsung saham atas bank umum syariah yang akan digabungkan secara mayoritas. Bisa saja, pemerintah memililiki saham sebesar 60%, kemudian Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar 10%, sehingga masih ada ruang bagi publik memiliki saham sebesar 10-15%. Dengan dimiliki secara langsung oleh pemerintah, penulis berkeyakinan perkembangan bank umum syariah tersebut akan jauh lebih pesat.
Penulis mengibaratkan, pemerintah sejauh ini baru mempunyai tiga anak laki-laki dan belum memiliki anak perempuan. Tentu saja, perlakuan anak perempuan yang akan dilahirkan tersebut harus sama.Â
Jangan sampai pemerintah hanya membesarkan pendidikan ketiga anak laki-laki tersebut hingga sampai sarjana, namun sang anak perempuan hanya disokong pendidikannya oleh ketiga anak laki-laki.
Porsi Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, tetap harus ada agar terjadi cross selling bagi nasabah konvensional yang membutuhkan layanan perbankan syariah. Selain itu, bank syariah hasil merger ini bisa tetap memanfaatkan jaringan ketiga bank konvensional milik pemerintah.
Agenda Penguatan
Industri perbankan syariah tetap memerlukan intervensi dan penguatan oleh pemerintah dan sejumlah lembaga terkait. Keunikan bank syariah yang memiliki tabungan bebas biaya administrasi, yakni tabungan wadiah, sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang 'cekak likuiditasnya' terutama bagi pemilik rekening pelajar, mahasiswa, dan pedagang informal.Â
Jika melihat data Lembaga Penjamin Simpanan, pemilik rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta mencapai 303,6 juta rekening atau 98% dari total rekening.
Bank Indonesia bisa menggratiskan biaya kliring sebesar Rp 2.900/transaksi, biaya RTGS sebesar Rp 25-50 ribu, dan biaya real time online untuk transfer antara Rp 6.500-7.500/transaksi, khusus transaksi dari dan ke rekening bank syariah.Â
Dengan demikian, Himbara selaku pengelola ATM Link ataupun pengelola ATM Bersama dan ALTO, bisa menggratiskan biaya transfer bagi nasabah bank syariah.
