Dan di sana, di pinggir arena, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengintai. Gesekan antara putusan MK dan reaksi DPR adalah medan pertempuran baru, di mana setiap langkah adalah pertaruhan besar.Â
Badan Legislasi (Baleg) DPR, dengan tenang juga penuh perhitungan, mencoba menarik kembali kekuasaan yang mulai terlepas dari genggaman mereka.Â
Ini adalah upaya untuk menjaga struktur lama tetap hidup, meskipun riak-riak perubahan terus menggerogoti dasar-dasarnya.
Sementara itu, dunia maya terbakar dengan tagar #kawalputusanMK. Lebih dari 1,58 juta suara bergema di media sosial X, mencerminkan kegelisahan publik yang semakin meruncing. Mereka tahu, sekali putusan ini dianulir, maka seluruh harapan untuk sebuah perubahan akan lenyap.Â
Tetapi, di tengah kegaduhan inkawli, Baleg DPR tetap melaju, seolah tak terpengaruh oleh gelombang yang semakin tinggi. Ini adalah politik dalam bentuknya yang paling telanjang, di mana kekuasaan terus bergerak, mencari celah, dan bertahan di tengah gelombang yang mencoba meruntuhkannya.
Putusan MK ini bukan sekadar tinta di atas kertas hukum. Ia adalah bagian dari arus bawah yang bisa mengguncang peta politik Indonesia, bergerak liar seperti yang digambarkan Deleuze dan Guattari dalam proses rhizomatik---tak terduga, memecah batas, dan merasuk ke semua sisi.Â
Kenyataanya, setiap deterritorialisasi membawa risiko. Saat struktur lama runtuh, kekuatan baru bisa muncul, bukan sebagai pembebas, tapi sebagai penindas yang lebih lihai.Â
Di sinilah pertanyaan besar mengemuka: siapa yang akan memegang kendali, dan bagaimana kekuasaan itu akan dibentuk dalam aturan main yang telah berubah sepenuhnya?
Dalam suasana yang penuh ketidakpastian ini, keterlibatan kritis semua pihak---pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil---menjadi kunci.Â
Hanya dengan partisipasi aktif dan pengawasan yang bermartabat, kita bisa memastikan bahwa gelombang perubahan ini tidak menjadi tsunami yang membawa kita kembali ke pantai lama, di mana dominasi dan represi masih berdiri tegak di bawah lapisan cat baru.
