Revisi UU Polri: Haruskah Kita Khawatir?

Dengan kewenangan diperluas untuk menyadap komunikasi dan mengawasi aktivitas online, Polri bisa mendapatkan akses tanpa batas ke data pribadi warga negara. Ini mengancam privasi dan kebebasan kita sebagai warga negara. Menurut Michel Foucault dalam bukunya Discipline and Punish, pengawasan yang intensif adalah alat kontrol sosial yang kuat, di mana "penjara modern" diawasi secara terus-menerus sehingga menyebabkan individu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma yang diharapkan.

Ini masalah yang cukup serius karena kontrol atas ruang siber memberi negara kekuatan besar untuk mengatur aliran informasi dan membatasi kebebasan berekspresi. Kewenangan untuk memblokir atau memperlambat akses internet bisa digunakan untuk meredam kritik terhadap pemerintah. Kontrol semacam ini bisa mengarah pada rezim tidak demokratis, di mana informasi dikendalikan ketat untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan negara.

Perpanjangan usia pensiun bagi anggota Polri dapat memperkuat struktur kekuasaan yang ada, mengurangi peluang regenerasi dan inovasi. Sistem yang terlalu fokus pada stabilitas sering gagal beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan, menghambat reformasi dan pembaruan dalam tubuh kepolisian. 

Regenerasi lambat bisa membuat institusi kepolisian menjadi stagnan dan kurang responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Max Weber, birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel dapat menghambat inovasi dan perkembangan.

Selanjutnya ialah Pam Swakarsa, atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa, adalah satu bentuk pengamanan oleh warga yang dibentuk berdasarkan kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri, serta memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Pam Swakarsa terdiri atas satuan pengamanan (satpam), satuan keamanan lingkungan (satkamling), serta entitas sosial dan kearifan lokal seperti pecalang di Bali, kelompok sadar keamanan, siswa bhayangkara, dan mahasiswa bhayangkara , memperluas jaringan kontrol negara, ini sangat revolusioner. 

Namun, yang ditangkap bahwa bisa saja ini meningkatkan risiko apabila ada oknum tertenturu dapat diarahkan dan bertindak di luar kendali untuk menciptakan ketidakstabilan dan penertiban kepatuhan yang berlebihan. Kembali lagi distribusi wewenang ini harus diatur dengan baik untuk memastikan akuntabilitas tugas-tugas Polri kedepannya.

Dinamika Politik dalam Tanggapan Revisi UU Polri

1. Menguji Keseimbangan Kekuasaan
- Implikasi Politik: Peningkatan kewenangan Polri berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan yang terdistribusi secara merata adalah fondasi utama. Bahayanya, dengan kekuasaan yang diperluas, Polri dapat menjadi alat yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk menekan oposisi dan membungkam kritik.

2. Dilema Stabilitas Politik Otoritarianisme
- Argumen Pemerintah: Pemerintah mungkin berargumen bahwa revisi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Namun, ada risiko nyata bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan berujung pada otoritarianisme. Sejarah menunjukkan bahwa keamanan yang dicapai dengan mengorbankan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia cenderung tidak bertahan lama dan justru menimbulkan ketidakstabilan jangka panjang.

3. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar Demokrasi
- Kebutuhan Akuntabilitas: Dalam demokrasi yang sehat, transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama. Revisi UU Polri harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, seperti komisi independen yang dapat memantau dan mengevaluasi tindakan Polri secara obyektif. Tanpa mekanisme ini, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat tergerus.

4. Partisipasi Publik dan Keterbukaan
- Proses Legislasi: Sebuah proses legislasi yang inklusif dan partisipatif adalah esensial untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi publik. Masyarakat harus dilibatkan dalam pembahasan revisi UU Polri untuk menghindari dominasi kelompok kepentingan tertentu dan memastikan kebijakan yang lebih adil dan seimbang.

Studi Kasus Pengelolaan Kepolisian di Luar Negeri

Di Amerika Serikat, pengawasan kepolisian melibatkan beberapa mekanisme penting:

• Office of Constitutional Policing and Policy di Los Angeles: Dibentuk setelah kasus Rodney King yang menghebohkan, lembaga ini memonitor kegiatan LAPD untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi.
• Badan Pengawasan Sipil Independen: Banyak kota besar memiliki badan ini yang bekerja sama dengan divisi internal affairs untuk menyelidiki keluhan masyarakat terhadap polisi. Di beberapa kota, lembaga ini bahkan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan keputusan disipliner yang mengikat, seperti di Portland dan San Francisco.
  

  IOPC.com

Inggris memiliki pendekatan yang ketat terhadap pengawasan kepolisian melalui:

• Independent Office for Police Conduct (IOPC): IOPC bertugas menyelidiki keluhan serius dan memastikan tindakan kepolisian sesuai dengan undang-undang serta kebijakan privasi yang melindungi warga negara.
  

  Polizei-Uniform dennisweiland @ pixabay.com (Lizenz), bearb. MiG