Boleh jadi karena sering berceramah di berbagai tempat, gemar ibadah dan punya latar-belakang tentara, Jenderal TNI (Purnawirawan) Fachrul Razi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jatuh hati dan kemudian memilihnya sebagai Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Maju.
Apa lagi, sesuai pengakuan dirinya bisa membantu pemerintah untuk menangani masalah radikalisme yang meruak belakangan ini.
"Kan banyak Islam radikal itu, saya kira karena menafsirkan agamanya itu salah. Nah, mungkin Pak Jokowi melihat saya bisa membantu menciptakan suasana damai dan membangun persatuan," ujar Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Masalah radikalisme memang harus diseriusi. Sejak reformasi perkembangannya bukan surut, tetapi makin mengancam kedamaian yang sudah terpelihara dengan baik. Ada kelompok atas nama agama melakukan kekerasan. Lantas, Pemerintah bergerak lamban. Terkesan lambat menanganinya.
Fachrul berjanji akan mempelajari terlebih dahulu melalui pendekatan-pendekatan yang akan dilakukannya untuk mencegah radikalisme semakin menyebar luas. Dia juga berjanji akan merangkul semua pihak dan semua agama.
"Saya bukan menteri agama Islam, saya Menteri Agama RI yang di dalamnya ada lima agama," ujar Fachrul.
Pernyataan pengakuan bahwa ia bukanlah menteri (yang mengurusi) agama Islam (saja), itu menandakan Fahrul sadar betul bahwa dirinya tak melulu mengurusi agama mayoritas di negeri ini. Kebetulan saja ia beragama Islam.
Bisa jadi, tradisi menjadi menteri agama dari agama Islam ke depan bisa berubah. Non-Muslim pun bisa menjadi menteri agama. Sama halnya, mantan tentara menjadi menteri agama. Bukan melulu dari partai Islam atau dari kalangan ulama.
Kementerian Agama atau Kemenag bukanlah rumah besar umat Islam. Ya, menteri agama adalah menteri dari agama-agama yang ada di Indonesia. Di kementerian itu diurusi agama-agama melalui Dirjennya masing-masing. Ada Dirjen Bimas Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Khonghucu. Termasuk urusan pendidikan Islam dan ibadah haji.
Boleh jadi, di kementerian ini urusan orang baru lahir hingga wafat diurusi. Dulu, urusan kain kafan ditangani Kemenag dan menjadi menarik perhatian publik karena aroma korupsinya menyebar ke mana-mana.
Karena itu, jangan protes meski kelahiran kementerian itu berawal dari urusan terkait agama Islam. Coba kita lihat, jika dibuka konstitusi kita, tak satu pun disebut untuk menjadi seorang menteri haruslah beragama Islam. Rasanya, nggak ada tuh.
