Hal ini sama saja membenarkan hadirnya prostitusi di negara tersebut. Jika kita dari Indonesia memposisikan diri sebagai turis, lalu berjanji dengan wanita dari Iran untuk nikah kontrak di sini, ya boleh saja. Â Tidak nikah pun boleh satu kamar. Hehehe.
Urusan pengaturan yang menyangkut hak privasi bagi turis seperti ini memang rada sensitif. Di tanah air saja, ketika kondom boleh dijual di toko-toko swalayan, reaksi publik beragam. Ada yang menuduh pemerintah melegalkan prostitusi tetapi di lain pihak ada yang mendukung dengan alasan melindungi warga dari penyakit AIDS.
Hehehe jadi boleh berhubungan badan selama menggunakan kondum, gitu kesan yang ditangkap.
Karena itu, reaksi kebijakan tentang turis tadi dinilai pemerintah Arab Saudi sebagai tengah kebablasan.
Apa lagi kini dimungkinkan wanita untuk menyewa kamar hotel tanpa disertai wali pria, dan turis pria bersama wanita bukan muhrimnya dapat menginap dalam satu kamar tanpa bukti pernikahan. Jika itu memang diberlakukan, tak mustahil di negeri itu akan bermunculan kawasan prostitusi.
Kini publik menilai bahwa Arab Saudi semakin terbuka melalui pencanangan program reformasi Visi 2030. Di dalam visi itu tercakup di dalamnya reformasi  di bidang pariwisata.
Untuk menyukseskan itu, Pemerintah Arab Saudi menghabiskan anggaran untuk membangun industri pariwisata dan hiburannya, membuka bioskop, mengizinkan konser. Wuih, kerenkan.
Nah, jika kebijakan ini berlangsung tanpa pengawasan memadai, sungguh sangat dikhawatirkan bermunculan penyakit dari kawasan prostitusi. Mabuk sudah jelas akan hadir karena minuman keras dibolehkan masuk. Â Sementara yang ditakutkan muncul penyakit AIDS. Coba buka lembaran pemberitaan, di negeri syiah, penyakit AIDS bermunculan sebagai dampak dibolehkannya nikah mud'ah alias nikah kontrak.
Tanda-tanda bahwa negeri itu berproses ke arah sekuler dapat tergambar dari kebijakan penggunaan kalender masih.
Seperti dikutip dari Kompas.com, mulai Sabtu (1/10/2016), Pemerintah Arab Saudi secara resmi menggunakan kalender dengan penanggalan Masehi untuk menggantikan kalender Hijriah yang sudah digunakan sejak negeri itu berdiri pada 1932.
Keputusan itu diambil pada rapat kabinet. Dengan begitu, maka berbagai hal seperti pembayaran gaji, tunjangan, dan berbagai jenis pembayaran, harus menyesuaikan dengan sistem penanggalan baru.
