Sudah Sunnatullah, Jokowi dan Prabowo Rekonsiliasi

Tapi, untuk urusan politik pasca Pilpres 2019 ini,  1001 persoalan juga bisa diselesaikan karena elite partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulamanya masih punya rasa memiliki bahwa negara ini harus diatur bersama. Partisipasi politik tak cukup diperankan oleh satu partai politik saja.

Kubu 01 dan kubu 02 ikut berpartisipasi dalam Pilpres diawali dengan menekan kontrak "siap kalah dan siap menang".  Mereka juga sepakat ketika dilakukan pencoblosan di kotak suara, penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan segala aturannya. Di situ ada pengawas, ada saksi dan pengamat. Belum lagi pemantau yang bekerja secara transparan.

Kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan Pilpres 2019 sudah terlalu banyak diungkap. Berbagai pihak sepakat, pemilu perlu dievaluasi dan disempurnakan. Itu jadi catatan tersendiri. Lantas, bagaimana dengan rekonsiliasi yang sekarang digaungkan dan diupayakan.

Kontak antarpersonal dari kedua kubu sudah ada. Niat pun dikuatkan. Satu dua partai dan calon legislatif mengapresiasi kerja KPU meski disertai catatan.

Yakinlah, Prabowo dan Jokowi akan menepati janjinya. Mengapa?

Karena mereka orang yang beriman, percaya adanya yang hak dan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus optimis, upaya dan doa sudah dipanjatkan. Tinggal kembali kepada ketetapan Allah bahwa alam dan segala isinya diciptakan dengan keteraturan dan seimbang.  Ikut Sunnatullah.

Kembali kepada Sighat Ta'lik tadi. Sebuah janji bagi pasangan suami dan isteri, namun relevansinya masih erat bagi kehidupan bangsa. Ingat, ketika awal Pilpres hendak digelar, janji-janji memakmurkan anak negeri ditebar. Termasuk janji menerima kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2019. Penting diingat bahwa janji adalah hutang.

Karena itu, dalam Islam disebut Wa Aufuu Bil-Ahdi Innal-Ahda Kaana Mas-Uulaa.  Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dituntut.

Sumber bacaan satu dan dua