Mohon tunggu...
Edy Supriatna Syafei
Edy Supriatna Syafei Mohon Tunggu... Jurnalis - Penulis

Tukang Tulis

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Jalan Tol dan Instrumen Politik

4 Februari 2019   22:31 Diperbarui: 5 Februari 2019   14:10 508
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) akhirnya memberikan respon terkait kontroversi dari pernyataannya tentang jalan tol yang ditulis di berbagai media. Foto | TribunJateng

Perlakuan jalan tol di negeri jiran ini dan tol di Tanah Air memang sedikit beda. Jika di Malaysia dibenarkan pengendara roda dua bebas masuk jalan tol, sedangkan di Jakarta dan beberapa kota lainnya dilarang.

Kecuali dalam keadaan tertentu, seperti jalan umum terkena banjir, pemotor dibenarkan masuk tol. Selama ini jalan tol hanya diberlakukan bagi kendaraan roda empat atau lebih.

Menariknya, kala Pilpres 2019 tengah berlangsung, muncul pernyataan dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019.

Wah, apa maksudnya pernyataan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Semarang. Sebelum kehadiran Jokowi, ia naik ke atas panggung dan menyapa para pengusaha yang hadir.

"Di sini ada yang pernah lewat tol?" tanya dia.

Jelas saja pernyataan itu kemudian dinilai sebagai sikap berlebihan. Wali kota Semarang disebut ingin menunjukan diri sebagai pendukung setia Jokowi.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (tengah) tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018. Mahathir dijadwalkan akan menghadiri ASEAN Leaders Gathering di kawasan Nusa Dua, Bali. ANTARA/ICom/AM IMF - WBG/Fikri Yusuf
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (tengah) tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018. Mahathir dijadwalkan akan menghadiri ASEAN Leaders Gathering di kawasan Nusa Dua, Bali. ANTARA/ICom/AM IMF - WBG/Fikri Yusuf
Berikutnya, sang wali kota memberi klarifikasi. Ia mengeluarkan pernyataan seperti itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada para pengusaha yang mendukung Paslon 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin) itu, bahwa Jokowi yang dalam kurun waktu kurang dari empat tahun kepemimpinannya mampu menyambungkan ruas Jakarta-Surabaya melalui Tol Trans Jawa.

Tidak ada pernyataannya dalam sambutan resmi terkait larangan pemakaian jalan tol bagi pendukung oposisi atau Paslon 02.

"Saya katakan 'tolong sampaikan kepada saudara-saudara anda jika tidak dukung Jokowi jangan pakai jalan tol', Itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada pendukung saya bahwa pilihan mereka itu tidak keliru," ujarnya mengklarifikasi.

Lepas dari itu, sejatinya, siapa pun dia, harus tahu bahwa jalan tol (di Tanah Air) adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Ingat jalan tol dibangun dengan dana investor sebagai penghubung jalan umum.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun