Sungguh, menjadi menteri agama itu mudah. Tinggal tunjuk, maksudnya memerintahkahkan anak buah mulai sekjen, dirjen, kepal biro hingga pejabat eselon tiga bisa kapan saja dilakukan. Tak perlu staf khusus karena hanya membebani keuangan negara, apa lagi punya mental korup.
Sungguh, menjadi menteri agama itu mudah. Jika pekerjaan anak buah bagus kita tinggal manggut tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak setuju atau marah manakala pekerjaan anak buah kerjanya tak becus.
Sungguh pekerjaan menteri agama itu mudah. Sejak lahir manusia sudah jadi urusannya. Kala dewasa, nikah dan lainnya diatur kepala KUA, dan meninggal pun mandin diurus amil - pemandi jenazah - yang tak pernah diurus kementerian itu. Itu semua sudah berjalan lama dan normal.
Manusia hidup di Indonesia - apa pun status sosialnya - selalu berurusan dengan agama. Bila manusia itu ateisme, sudah ada pula pihak relawan peduli. Hebat, kan?
Urusan ritual keagamaan pun, seperti haji, rumah ibadah, dapat diatur dengan regulasi tersendiri. Masalah kerukunanan antarumat, sudah ada mejelis-majelis agama dan pusat kerukunanan antarumat. Kalau pun terjadi perselisihan di akar rumput, dapat dipastikan pihak kepolisian turun tangan.
Tetapi, yang sulit menjadi menteri agama adalah apakah kita dapat kepercayaan dari presiden di negeri ini. Apakah kita pantas mengenakan baju longgar sementara badan sendiri ceking. Atau baju sempit dipaksa dikenakan kepada orang gemuk. Jadi, jika temanya ditentukan kalau saya jadi menteri agama, ya tentu bisa saja orang berandai-andai akan memperbaiki berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik.
Anehnya, di tengah orang banyak ingin jadi menteri, kok masih ada tangan kotor di kementerian itu. Karenanya, kalau saya jadi menteri agama, diri saya harus menjadi contoh bagi yang lain dengan menjauhkan pejabat berakhlak korup, berantas korupsi dan memberi jaminan para pemeluk agama dan kepercayaan dapat menjalankan ibadah sebagaimana mestinya.
Jadi, memberantas hoaks penting tetapi ada yang lebih terpenting. Yaitu, memperbaiki akhlak umat dengan memberdayakan seluruh pemangku kepentingan.
