Travel Umrah Nakal Masih Merajalela, Kementerian Kehilangan "Taji"?

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kelembagaan DPP Amphuri, Bungsu Sumawijaya minta Kemenag melakukan pembinaan terhadap biro umrah. Pemerintah melakukan pengawasan secara masif terhadap praktik usaha travel umrah ini. Terpenting, sistem penerimaan jemaah umrah juga harus diatur, jangan sampai menunggu hingga satu tahun. Jeda waktu menunggu terlalu lama ini dan kerap disalahgunakan oleh penyelenggara umrah.

"Paling lama menunggunya cukup tiga bulan saja," kata dia.

 Senyatanya kasus First Travel hanya puncak gunung es. Penyebabnya, luput pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh sebuah Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Sedangkan umrah tidak ada. Ke depan, penting ada institusi sebagai pengawas umrah, ungkap Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfudin.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara juga menyebut, bisnis penyelenggara umrah makin menggiurkan. Sementara peran pencegahan seharusnya tidak hanya melibatkan kepolisian dan kementerian itu sendiri, tetapi juga OJK perlu terlibat.

Permasalahan uang kerap dihadapi biro umrah. Gaya hidup mewah kadang menggoda para pengelolanya. Untuk itu, ke depan, selain pengawasan diperkuat juga menurut penulis, pengawasan umrah dan haji khusus itu penting melibatkan pengawasan dari OJK, PPATK, Imigrasi, Bea Cukai, selain lembaga konsumen dan kementerian itu sendiri.

Penulis makin khawatir, jika penyelenggaraan umrah tidak ditangani dengan baik sangat berpotensi memancing kemarahan publik dan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyemprot dua menterinya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Mendag Enggartiasto Lukito mendapat kritik tajam Jokowi. Pasalnya, nilai ekspor Indonesia rendah dan kalah dari negara-negara lain.

Catatan: sumber bacaan: 1, 2 dan 3.