Tentu saja Jemaah Ahmadiyah di Manislor, seperti disampaikan Sekretaris Yayasan Satu Keadilan Syamsul Alam Agus, menolak menandatangani surat bermaterai tersebut karena dianggap sebagai diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah.
Syarat itu sudah lama diterapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan sejak 2012 hingga saat ini. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara. Ia pun tidak mempermasalahkan keberadaan syarat tambahan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk pencetakan KTP-el Jemaah Ahmadiyah dari Desa Manislor.
Memang, sudah lama diingatkan bahwa penganut kepercayaan Ahmadiyah tidak bisa mengklaim sebagai pemeluk agama Islam, sehingga mereka tak bisa mendapatkan KTP-el yang pada kolom agamanya tertulis Islam.
Jika hendak memiliki KTP-el, Jamaah Ahmadiyah harus mengisi buku data dan mencatumkan bahwa mereka menganut kepercayaan tertentu, dan kolom agama di KTP-el bisa dikosongkan.
Penolakan warga atas surat tersebut diupayakan untuk diselesaikan dengan menggelar dialog. Ombudsman RI dan Dirjen Dukcapil Kemendagri dilibatkan. Hasilnya, entahlah.
Yang jelas, kini eksistensi penghayat kepercayaan diakui negara. Agama impor saja diakui, Â tentu agama leluhur juga penting diakui. Soal Ahmadiyah, memang perlu dicarikan solusinya melalui dialog yang kini dirasakan tak pernah berujung.
