Kewenangan penerbitan sertifikat halal oleh Kemenag merupakan penguatan dari sistem yang sudah ada. Dalam konteks ekonomi global, industri halal kini menjadi 'trend' dunia. 'Booming' industri halal saat ini sedang terjadi. Potensi industri halal di Indonesia relatif sangat besar dengan angka pertumbuhan rata-rata berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara umum. Sebagaimana dirilis dalam Global Islamic Economy Indicator 2017, Indonesia masuk 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia.
Indonesia merupakan pusat halal dunia. Bahkan, lembaga halal food dunia berada di Indonesia, dan diketuai oleh orang Indonesia juga. Dengan diresmikannya BPJPH, diharapkan penyelenggaraannya (jaminan produk halal) atau HalalituBaik akan lebih baik ke depan.
"Nah, ke depan seharusnya kita berupaya agar Indonesia menjadi negara produsen halal yang masuk peringkat besar dunia, harap Fuad.
Memang HalalituBaik, karena itu ke depan, proses penerbitan sertifikat halal harus dilakukan dengan baik. Dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan tiga pihak, yaitu: BPJPH, MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Kepala BPJPH Soekoso ketika bicara di hadapan para kompasianer  -  www.kompasiana.com/edysupriatna/59d8409343322f2ece166552/dari-diskusi-sertifikasi-halal-citizen-media-ikut-menyebarkan-pemahaman-produk-halal - sempat menyinggung tatacara penerbitan sertifikat halal sudah diatur pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ada beberapa tahapnya dalam penerbitan sertifikat halal.
Pertama, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha. "Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis kepada BPJPH, dengan menyertakan dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan proses pengolahan Produk," kata Soekoso.
Kedua, pemilihan LPH. Di sini pelaku usaha diberi kewenangan untuk memilih LPH untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produknya.
LPH adalah lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH bisa didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Saat ini, LPH yang sudah eksis adalah LPPOM-MUI.
"LPH yang dipilih oleh pelaku usaha kemudian akan ditetapkan oleh BPJPH," kata Soekoso.
"Penetapan LPH, paling lama lima hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap," sambungnya.
