Kemenag terus menerus mendorong kualitas pernikahan. Salah satu upaya untuk itu adalah pemilihan KUA teladan, pasangan suami-isteri sakinah. Langkah tersebut diambil setelah adanya laporan dari Mahkamah Agung bahwa angka perceraian terus meningkat. Penulis tak berkompeten menyebut angka perceraian dan segala penyebabnya.
KUA memenag peranan penting dalam pencatatan perkawinan di daerahnya masing-masing. Hingga kini masih ada pasangan yang menikah namun tak mau dicatat. Misalnya, kawin siri. Jika tak tercatat, ke depan, akan membawa implikasi hukum bagi anak-anak mereka dan bahkan persoalan lainnya.
KUA sudah harus mensosialisasikan nikah secara benar kepada masyarakat. Nikah siri dan segala dampaknya yang ditimbulkan harus dapat dicegah. Dengan sosialisasi pernikahan yang benar, maka ke depan, nikah siri akan dapat dihindari.
Sayangnya, upaya ini bagaikan pungguk merindukan bulan. Tegasnya, semua yang diinginkan tidak mungkin dapat terwujud tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan, yaitu: pemegang otoritas Ditjen Bimas Islam, ulama dan tokoh masyarakat. Termasuk jajaran dari Pemerintah Daerah mengingat belakangan ini ada suatu daerah mengaitkan aparatur negeri sipil (ASN) boleh poligami asal mampu membayar sejumlah uang yang ditetapkan.
Program BP4 Pusat berupa kursus calon pengantin (Suscatin) kini tinggal wacana. Awalnya kurus itu dimaksudkan sebagai pembekalan pengetahuan kepada para calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Suscatin diharapkan dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Kini program itu terhenti langkahnya karena ketiadaan dana. Begitu juga program KUA teladan dan keluarga sakinah yang setiap tahun digelar bersamaan dengan pemberian penghargaan saat acara 17 Agustusan, bakal lenyap.
Dana cekak. Operasional BP4 Pusat saja kini "senin-kemis", sudah enam bulan lembaga yang berkantor di bunker Masjid Istiqlal itu pegawainya tak terima gaji. Biaya operasional dari Ditjen Bimas Islam Kemenag sudah empat tahun tak turun. Kehadiran BP4 Pusat kini bagai mati suri. Hidup segan mati tak bisa lantaran warga pun masih butuh untuk konsultasi.
