Pertanyaannya adalah, langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memperbaiki citra polisi dan membangun kepercayaan masyarakat kembali? Seharusnya, banyak upaya dapat dilakukan, termasuk reformasi internal dalam kepolisian dan peningkatan hubungan dengan masyarakat.
Dampak Ketidakpercayaan terhadap Kebijakan Publik
Ketidakpercayaan terhadap politisi dan polisi memiliki dampak langsung terhadap efektivitas kebijakan publik. James Q. Wilson dalam bukunya Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat (Wilson, 2015).
Ketika masyarakat meragukan kemampuan pembuat kebijakan dan penegak hukum, pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat. Ketidakpercayaan ini juga dapat memicu penolakan terhadap kebijakan baru dan menghalangi reformasi yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat.
Oleh karena itu, kebijakan publik perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi ketidakpercayaan ini dan memastikan partisipasi aktif masyarakat. Apakah metode dan alat yang lebih inklusif dapat meningkatkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan?
Perspektif Psikologi Politik
Dalam psikologi politik, ketidakpercayaan terhadap politisi dan polisi sering kali berhubungan dengan persepsi ketidakadilan dan kurangnya transparansi. Menurut Tom R. Tyler, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai keadilan prosedural dan distributif (Tyler, 2014).
Ketika masyarakat merasa bahwa proses pengambilan keputusan tidak adil, atau ketika hasilnya tidak merata, tingkat kepercayaan mereka akan menurun. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh politisi dan polisi.
Bagaimana kedua profesi dapat meningkatkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk memperbaiki citra mereka dalam pandangan masyarakat?
Kesimpulan
Ketidakpercayaan yang tinggi terhadap politisi dan polisi merupakan masalah serius yang menciptakan tantangan bagi stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara semua pihak: politisi, aparat kepolisian, dan masyarakat itu sendiri.
