Ketika state dan market bersatu untuk memprioritaskan kepentingan korporasi dan negara, ruang bagi masyarakat sipil untuk bersuara semakin menyusut.
Alternatif Kebijakan Fiskal
Alternatif kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan sosial memang sangat diperlukan. Reformasi perpajakan yang progresif serta peningkatan transparansi dalam pengeluaran pemerintah harus menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, masyarakat civil harus diikutsertakan dalam dialog mengenai kebijakan-kebijakan tersebut agar pembangunan ekonomi tidak terputus dari kesejahteraan sosial.
Menghadapi risiko yang mungkin timbul dari kebijakan yang diberlakukan, keberdayaan civil society perlu dipertahankan. Jika civil society dapat menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil, maka ada kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan dampak positif dari kebijakan publik. Dalam hal ini, analisis dampak makroekonomi perlu dilakukan dengan melibatkan multistakeholder, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa suara mereka tidak terabaikan.
Kesimpulannya, baik rencana kenaikan tarif Trump maupun kenaikan PPN 12% di Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Namun, dalam perspektif neoliberal, di mana negara dan pasar mendominasi, civil society berpotensi terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang inklusif dan alternatif kebijakan yang lebih responsif guna mempertahankan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Bibliografi
Bahl, R. (2003). "Implementing the New Tax Agenda." Economic Development and Cultural Change.Â
Browning, M., & Leth-Petersen, S. (2003). "Imputing consumption from income and wealth information." Scandinavian Journal of Economics, 105(3), 493-513. Â
Coyle, D. (2014). "Governing the Economy: The Role of the State in Economic Growth." Oxford Handbook of State Capitalism and the Firm.Â
De Mooij, R. A., & Keen, M. (2013). "Fiscal Devaluation and Fiscal Sustainability." International Monetary Fund.Â
Gupta, S., & Sahay, R. (2002). "Fiscal policy and consumption in South Asia." Journal of Asian Economics, 13(5), 647-673.Â
