Namun pada saat yang sama, PLN dibiarkan menyelesaikan bermacam persoalan yang membelit. Celakanya, masalah berujud harga batubara khusus DMO sepenuhnya berada di luar kontrol manajemen. Lebih celaka lagi, kontrol itu justru sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Tapi, kenapa dengan entengnya Jonan menyarankan agar PLN bernegosiasi B to B dengan para petambang. Mungkin pak menteri mesti diingatkan lagi, bahwa bagi petambang, batubara adalah komoditas yang menghasilkan keuntungan. Kalau laba bisa dikerek tinggi-tinggi, kenapa pula harus rela mengurangi untuk kepentingan negeri, walau barang sedikit?
Soal batubara yang jadi biang kerok jelas bola sepenuhnya ada di tangan Pemerintah. Ini bisa dimulai dengan mengubah paradigma, bahwa batubara bukanlah semata-mata komoditas belaka. Ia adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya.
Tapi baiklah, kita paham betul bahwa betapa  banyak hal simple menjadi rumit di tangan para pejabat publik. Terlalu banyak kepentingan yang bermain, termasuk kepentingan pribadi dan kekuasaan di belakang tiap kebijakan yang diambil.
Meski begitu saya percaya, masih ada merah putih mengalir di dalam darah Jonan. Jadi, kita tunggu saja keputusan beraroma merah putih dari dia. Dengan begitu, rakyat tidak perlu bertanya; apa gunanya ada Pemerintah? (*)
Jakarta, 6 Februari 2018
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
