Pernyataan seperti ini jelas-jelas amat memprihatinkan. Pertama, ini adalah proklamasi dari Menteri Keuangan kepada para majikan asingnya untuk masuk dan menguasai Indonesia dengan cengkeraman kuku yang lebih dalam.
Kedua, getol berutang dengan dalih SDA berlimpah adalah suatu sikap yang sangat tidak beradab dan egois. Ingat. SDA yang kini masih tersisa, bukanlah milik kita, melainkan amanat generasi penerus Indonesia kepada kita yang harus dijaga kelestariannya. Ia adalah anugrah Allah Yang Maha Pemurah untuk dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
Ketiga, pernyataan ini sekali lagi menunjukkan Ani adalah tipikal pejabat yang malas dan sama sekali tidak kreatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Modus dari para pejabat pejuang neolib adalah generik belaka. Potong anggaran, genjot pajak, jual BUMN, dan tambah utang baru. Titik!
Nah, aroma neolib dengan watak seperti itulah yang menyeruak dengan tajam dari setiap kebijakan yang diputuskan Sri. Perjalanannya sejak masih memimpin LPEM-UI memang tidak bisa tidak, meninggalkan rekam jejak yang sangat kental dengan mazhab neolib. Dia dengan amat setia mengikuti garis yang ditorehkan para mentornya. Antara lain Budiono, Emil Salim, Widjoyo, dan Ali Wardana. Itulah sebabnya tidak berlebihan kalau Ani disebut sebagai pejuang neolib yang tangguh dan gigih.
Dibandingkan para seniornya, Ani justru punya punya keunggulan. Paling tidak, para senior yang dikenal sebagai arsitek ekonomi Orde Baru itu sampai akhir hayatnya hanya menjadi 'pelaksana' tuan mereka, yaitu Bank Dunia, IMF, IDB dan lainnya. Tapi Sri, dia sempat duduk di kursi terhormat Bank Dunia sebagai Managing Director dengan wilayah kerja melingkupi belasan negara anggota dan sekaligus pasien lembaga multilateral tersebut.
Memata-matai negaranya sendiri
Julukan Ani sebagai komparador neolib sejatinya jauh-jauh hari sudah disampaikan Kwik Kian Gie. Mantan Menko Perekonomian beretnis China ini, ternyata jauh lebih nasionalis ketimbang kebanyakan kita. Dalam tulisan panjangnya yang berjudul Sri Mulyani Indrawati (SMI), Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), IMF dan World Bank (OB), Kwik antara lain menulis sebagai berikut http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/sri-mulyani-indrawati-smi-berkeley-mafia-organisasi-tanpa-bentuk-otb-imf-dan-world-bank-wb/:
"Dalam sidang kabinet itu, Mensesneg Bondan Gunawan membacakan uraiannya tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap menteri, lengkap dengan slides. SMI (waktu masih jadi Sekretaris Dewan Ekonomi Nasiona/DEN yang diketuai Emil Salim, pen) hadir dalam sidang kabinet itu. Seusai membacakannya, Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada KKG sambil mengatakan "diamput" bahwa dirinya tidak mengerti ekonomi kok disuruh memaparkan hal-hal seperti itu. Ketika KKG menanyakannya siapa yang membuatnya, dijawab singkat: SMI.
Sebagai Menko EKUIN KKG ex officio menjabat Ketua KKSK yang memimpin dan memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum dalam LoI. Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp 60 trilyun, LoI mengatakan bahwa rekap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 30 trilyun, seluruh Direksi diganti dan dipantau apakah bekerja dengan baik menurut ukuran IMF. Kalau ya, maka rekap Kedua sebesar Rp 30 trilyun dilakukan."
Selanjutnya, Kwik menulis dalam rapat ada usul supaya rekap dilakukan sekaligus saja sebesar Rp 60 trilyun, agar pemerintah tidak perlu dua kali minta izin/melaporkan kepada DPR. SMI yang hadir protes, mengatakan bahwa dalam LoI tercantum rekap dalam dua tahap. KKG merasa usulan tersebut masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa rekap dilakukan sekaligus. Terlihat SMI sibuk dengan HP-nya.
"Seusai rapat, begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon berdering dari John Dordsworth, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah-marah karena KKG memutuskan tentang rekap BNI yang bertentangan dengan ketentuan LoI. Begitu telpon diletakkan telpon berdering lagi dari Bambang Sudibyo (Menkeu, pen) yang menceriterakan bahwa dirinya baru dimarah-marahi oleh Mark Baird, Kepala Perwaklian Bank Dunia di Jakarta tentang hal yang sama. Sangat jelas tugas SMI ternyata melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF merugikan bangsa Indonesia."
