Oleh Edy Mulyadi*
Indonesia dilanda eforia. Pekan silam Lembaga rating Standard & Poors menaikkan peringkat negeri ini menjadi kategori investment grade(BBB-). Indonesia bersorak. Indonesia bersuka-cita.
Layaknya sebuah piala, tentu ada juara yang menerimanya. Sang juara pun kebanjiran pujian. Dan, pada titik ini, sang aktor yang diguyur puja-puji adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI). Ani, begitu perempuan ini biasa disapa, dianggap sebagai tokoh di balik sukses kenaikan rating yang diraih Indonesia.
Konon, sukses naiknya peringkat Indonesia itu disebabkan manajemen APBN mengalami perbaikan signifikan. Kepada wartawan Ani sendiri berpendapat, pemotongan anggaran dan naiknya penerimaan pajak menjadi kata kunci terdongkraknya peringkat Indonesia.
Pertanyaannya, benarkah demikian? Yuk kita bedah. Soal pemotongan anggaran, misalnya. Sejak parkir menjadi Menkeu pada Juli 2016, sampai Oktober 2016 (hanya dalam tempo tiga bulan), dia sudah memotong anggaran di APBN 2016 sebesar Rp 133,8 triliun. Dalam penjelasannya kepada pers dia mengatakan, pemotongan anggaran dilakukan karena kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak bakal kurang sekitar Rp 219 triliun.
Kacamata kuda neolib
Kebijakan Sri yang memangkas anggaran adalah bukti nyata bagaimana dia bagitu setia dengan kacamata kuda neolibnya. Padahal, pemotongan anggaran hanya bagus di mata internasional (baca: World Bank ,IMF, ADB, dan para konconya). Kenapa? Karena dengan memotong anggaran nilai aset di dalam negeri bakal stagnan, bahkan bisa turun. Nah saat itulah investor getol belanja aset di sini.
Pemotongan anggaran juga memberikan ruang fiskal lebih luas kepada APBN. Kelonggaran ini dimanfaatkan untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri. Tentu saja, para bond holder bersorak-sorai karenanya. Apalagi Ani memang sangat dikenal sebagai Menkeu yang rajin mengobral bunga supertinggi kepada para kreditor untuk tiap obligasi yang diterbitkan negeri ini.
Gede Sandra, Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) punya catatan bagus tentang mahalnya bunga obligasi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Kendati berada di peringkat ke empat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia, di bawah Ani Indonesia harus membayar bunga jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Tragis dan ironisnya lagi, mahalnya bunga itu tetap terjadi walau dibandingkan dengan negara yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah ketimbang kita.
Data di bawah ini bercerita dengan sangat fasih tentang betapa mahalnya bunga obligasi kita:
1. Indonesia, pertumbuhan ekonomi: 5,04%; yield (1th): 6.17%; yield (10 th): 7,08%
 2. Malaysia, pertumbuhan ekonomi: 4,5%; yield (1th): 3,3%; yield (10 th): 4,1%
 3. Filipina, pertumbuhan ekonomi: 6,8%%; yield(1th): 2,9%; yield (10 th): 5,4%
 4. Vietnam, pertumbuhan ekonomi: 6,2%%; yield(1th): 3,9%%; yield (10 th): 5,76%
 5. Singapura, pertumbuhan ekonomi: 1,8%; yield(1th): 0,97%; yield (10 th): 2,1%
 6. Thailand, pertumbuhan ekonomi: 3,2%; yield(1th): 1,57%; yield (10 th): 2,6%
 7. Korea Selatan, pertumbuhan ekonomi: 2,3%; yield(1th): 1,5%; yield (10 th): 2,2%
 8. Tiongkok, pertumbuhan ekonomi: 6,7%; yield(1th): 3,1%; yield (10 th): 3,4%
 9. Taiwan, pertumbuhan ekonomi: 1,4%; yield(1th): 1,5%; yield (10 th): 2,08%
 10. Hongkong, pertumbuhan ekonomi: 1,9%; yield(1th): 0,6%; yield (10 th): 1,42%
