Salah satu jurus rajawali bangkit yang dianggap terobosan itu antara lain kebijakan revaluasi asset. Kebijakan ini bisa disebut mampu menyelesaikan banyak persoalan mikro maupun makro ekonomi. Buat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, revaluasi asset bermakna penting karena dapat menyehatkan perusahaan sekaligus dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Secara mikro, dengan revaluasi nilai aset perusahaan naik hingga berkali lipat. Jika (sebagian dari) selisih aset paska revaluasi disuntikkan ke modal, maka modal perusahaan melonjak. Bonafiditas perusahaan terkerek. Kemampuan perusahaan untuk menutup risiko juga bertambah. Kinerja keuangan yang mencorong ini akan memberi leverage perusahaan dalam menjaring dana secara massif dan, yang lebih penting lagi, murah.
“Berbekal modal yang kuat, perusahaan bisa meraup dana segar lewat penawaran saham perdana alias initial public of fering (IPO) saham, secondary public offering (SPO) saham, rights issue, penerbitan obligasi, juga pinjaman bank,” ujar Rizal Ramli kepada wartawan.
Fasilitas perpajakan
Salah satu kendala perusahaan melakukan revaluasi asset adalah adanya kewajiban perpajakan atas selisih nilai asset pasca revaluasi. Namun soal ini sudah pupus dengan adanya keringanan perpajakan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap, perusahaan yang melunasi pajak selisih nilai asset tadi sampai 31 Desember 2015, hanya akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) 3%. Sedangkan melunasi periode 1 Januari-30 Juni 2016 pajaknya 4%. Sementara itu, kalau setelah Juni hingga Desember 2016, pajaknya 6%.
Guna lebih meringankan pengusaha dan mendorong mereka melakukan revaluasi asset, Rizal Ramli bahkan sudah bicara dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Intinya, dia minta agar pemerintah memungkinkan pembayaran pajak pasca reavaluasi asset itu bisa dicicil dalam lima tahun. Dengan demikian cash flow perusahaan tidak terganggu.
Sejumlah perusahaan besar menyambut baik kebijakan revaluasi asset. Hanya beberapa hari setelah kebijakan ini digulirkan, mereka langsung sibuk menghubungi perusahaan penilai, akuntan, kantor hukum, dan profesi terkait lain. mereka tahu betul manfaat revaluasi asset untuk kesinambungan dan ekspansi perusahaan.
PT PLN termasuk yang segera menyambar kebijakan ini. Dirut PLN Sofyan Basir yakin, pasca revaluasi asset PLN akan bertambah sekitar Rp200 triliun dari Rp600 triliun sekarang. Ini bisa disebut sukses kedua PLN.
Dulu, pada 2000an, ketika menjabat Menko Perekonomian, Rizal Ramli pernah menyelamatkan PLN yang secara teknis sudah bangkrut. Saat itu modalnya minus Rp9,1 triliun. Sementara itu, aset BUMN produsen setrum itu cuma Rp52 triliun.
“Direksi PLN datang ke kantor saya. Mereka minta suntikan modal Rp26,9 trilliun. Tentu saja saya tolak. Saya minta mereka merevaluasi aset. Hasilnya, aset PLN meningkat menjadi Rp202 triliun lebih. Selisih dari hasil revaluasi aset dimasukkan ke modal, sehingga naik menjadi Rp119,4 triliun. PLN jadi sehat kembali. Sedangkan kewajiban perpajakan selisih aset setelah revaluasi dibagi dalam tujuh tahun. Dampaknya luar biasa. Kemampuan PLN dalam menarik kredit naik, sehingga meningkatkan operasi PLN dan menggerakkan ekonomi nasional,” papar Rizal Ramli di sela konferensi pers peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).
Bank Mandiri juga kepincut. Dengan melakukan reavaluasi diperkirakan assetnya bakal naik sekitar Rp23 triliun. Asal tahu saja, sampai akhir Kuartal III 2015, bank pelat merah ini membukukan aset Rp905 triliun. Begitu juga dengan Bank BNI 46, yang diperkirakan akan mendapatkan tambahan asset Rp12 triliun.
