Dunia sedang siaga terhadap ledakan COVID-19. Di Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing menetapkan tindakan yang perlu dilaksanakan. Tapi di antara sekian berita tentang langkah Pemerintah, satu hal yang mengusik adalah keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan mengurangi layanan TransJakarta dan MRT pada Senin (16/3).
"Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrem. Jadi ketika orang antre panjang, baru sadar, oh iya COVID-19 itu bukn fenomena di WA yang jauh di sana. Ini ada di depan mata," kata Anies sebagaimana dikutip Kompas.com (18/03).
Saya terusik. Menurut Anies, masyarakat melihat bahwa COVID-19 adalah ancaman di depan mata dengan cara mengantre bus? Memang apa yang ada di kepala pekerja yang melihat antrean begitu panjang sementara matahari makin tinggi di atas kepala, jam terus bergerak, dan mereka terancam terlambat tiba di kantor? Bagaimana bisa orang di suatu antrean bisa menyadari bahaya suatu penyakit yang masa inkubasinya 14 hari atau lebih? Apakah mereka melihat ada salah satu pengantre tiba-tiba colaps dan berkata, "saya kena corona, bro."
Bila biasanya 100.000 orang di suatu titik diangkut oleh 1.000 bis, maka 100.000 orang ini kini hanya diangkut oleh 500 bis bahkan kurang. Ini bukan efek kejut. Ini jebakan agar masyarakat yang innocent karena tidak dianjurkan kerja dari rumah tersebut dipaksa berjubel antre menunggu datangnya bis. Sementara itu bisa saja ada yang batuk dan bersin di antara calon penumpang.
Apa yang menurut Anies sebagai efek kejut justru sebetulnya adalah jebakan kepada masyarakat pengguna transportasi publik. Mereka tetap masuk kerja karena otoritas pemda tidak menginstruksikan swasta agar bekerja dari rumah dan mengurangi mobilitas pegawainya. Masyarakat hanya berpikir bahwa mereka harus bekerja agar penghasilannya tidak dipotong.
Tindakan Anies ini seperti tindakan orang tua melarang anaknya bermain sepeda agar tidak terserempet mobil di jalan depan rumah. Maka Anies menggembosi ban sepeda si anak. Tindakan ortu memboikot fasilitas anak ini umum terjadi, dan seperti inilah yang dilakukan Anies dengan mengurangi layanan kendaraan umum kemarin.
Sayangnya Anies lupa bahwa mengurus penduduk suatu kota jauh lebih kompleks daripada mendidik anak di rumah. Banyak faktor harus diperhatikan dan koordinasi harus dilakukan antar sektor dan level pemerintahan.
Bila Pemda memang mau melakukan penyadaran agar masyarakat berpikir, "Oh ternyata corona ini ancaman nyata, bahayanya sangat dekat dan saya bisa terkena kapan saja," maka Pemda bisa memilih langkah yang lebih arif.Â
Misal mengirim pesan singkat berisi jumlah penderita COVID-19 di seluruh kecamatan melalui layanan SMS. Bila warga Jakarta Selatan membaca bahwa hari ini ada 2 orang di Jakarta Selatan dan besok naik menjadi 7 orang, maka orang itu akan tahu bahwa peningkatan itu nyata.
Contoh lain misalnya menggerakkan kelurahan untuk penyadaran ke masyarakat. Kenapa harus menggerakkan kelurahan? Karena menyadarkan 10an juta penduduk tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu orang. Aparat berbagai level, terutama yang di ujung tombak seperti Lurah, Ketua RT, dan Ketua RW harus terlibat.
