Pemerintah Adakan Lomba Video New Normal Berhadiah Rp 168 Miliar

Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 168 Miliar sebagai hadiah untuk pemenang lomba video simulasi protokol tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi virus Covid-19 ini. 

Lomba ini digelar untuk menyambut penerapan new normal atau tatanan normal baru di Indonesia. Ajang kompetisi yang sudah digelar sejak 29 Mei lalu dan berakhir pada minggu, 21 Juni kemarin ini menuai banyak tanggapan dari banyak pihak termasuk elemen masyarakat.

Pada hari senin, 22 Juni 2020, Kemendagri memberikan penghargaan kepada 84 daerah pemenang Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru "Produkti dan Aman Covid-19" yang diserahkan langsung oleh Mendagri sendiri, Tito Karnavian, kepada para kepala daerah atau yang mewakili di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. 

Kemendagri bersama dengan Kemenkeu, Kemenkes, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kemen PANRB, Kemendag, dan BNPB pada bulan Mei lalu berinisiatif untuk mengadakan lomba antar daerah untuk membuat protokol kesehatan Covid-19.

Tito dalam pidatonya kepada pers dalam acara penghargaan tersebut menyampaikan bahwa dalam lomba ini, yang berkompetisi adalah pemda yang dibagi menjadi empat klaster pemda, yaitu lomba antarprovinsi, antarkota,antarkabupaten, dan antarkabupaten perbatasan. Ia menambahkan dalam jangka waktu kurang lebih sebulan, semua pemda diminta untuk membuat video dengan durasi maksimal dua menit yang menggambarka protokol kesehatan dan simulasi di sektor yang dipertandingkan.

Lomba ini sendiri dibagi menjadi tujuh sektor kehidupan, yakni pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dalam kegiatan ini, seluruh pemda bebas untuk ikut dalam lomba di sektor-sektor yang dipertandingkan bahkan boleh mengirim video di tujuh sektor tersebut. 

Tito menambahkan bahwa untuk proses pembuatan videonya tentu pemda harus menyusun protokol kesehatan, dengan melibatkan ahli kesehatan dan bekerjasama dengan stakeholder yang digarapnya di daerah masing-masing.

Lomba ini memperebutkan hadiah uang tunai dalam bentu Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemenang setiap kategori dan setiap klaster. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyebutkan secara rinci hadiah lomba video yang digelar Kemendagri ini akan dibagikan kepada 84 pemda pemenang sektor dan 4 klaster. 

Prastowo menyebut dalam lomba tersebut pemenang pertama akan mendapat hadiah Rp 3 Miliar, Rp 2 Miliar untuk pemenang kedua, dan Rp 1 Miliar untuk pemenang ketiga dari setiap sektor dan klaster.

Prastowo mengatakan lomba inovasi antara lain melalui video pendek berupa sosialisasi tatanan new normal dengan protokol Covid-19 hanya salah satu sarana penyaluran dana insentif daerah. Ia mengatakan dana insentif daerah tersebut dapat dipakai untuk memberi penghargaan pada pemerintah daerah yang berkinerja baik selama mengatasi pandemi Covid-19 ini. 

Ia menjelaskan dana yang merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah ini bisa ditujukan daerah untuk membantu penanganan Covid-19 seperti pembangunan prasarana, penyediaan kebutuhan, atau jaring pengaman sosial.

Tito juga dalam pidatonya memberikan pesan agar sekitar 2.517 video dari semua pemda yang akan disebarluaskan ini nantinya memberikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap berinovasi dan juga beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru yang produktif dan aman dari bahaya Covid-19. 

Video-video yang berupa konten edukasi dan sosialisasi ini juga diharapkan bisa mempererat komunikasi pimpinan daerah dalam memperhatikan aspek epidemiologi, surveilans kesehatan, dan protokol sektoral sebelum dan saat memasuki masa tatanan new normal.

Kendati lomba ini berusaha membantu pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 di masing-masing daerah, Banyak pihak yang mempertanyakan alasan program ini dilakukan dan menilai bahwa program ini seharusnya tidak perlu dilakukan meliat urgensi dan kondisi situasi sekarang. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengkritik cara pemerintah melakukan alokasi anggaran di tengah pandemi. Menurut Uchok, memakai dalih apapun, metode lomba semacam ini termasuk dalam kategori pemborosan. 

Menurutnya, seharusnya alokasi anggaran sebaiknya dipindahkan untuk kebutuhan rakyat menghadapi pandemi, seperti  meningkatkan kualitas fasilitas publik dengan standar protokol kesehatan.

Uchok mengatakan argumen yang dipakai pemerintah untuk mengalokasikan dana lewat program ini tidak bermutu. Ia menyebut bahwa alasan pemerintah untuk memberi tunjangan bagi tenaga medis atau pengembangan vaksin sudah ada di Kemenkes dan Kemenristek. 

Begitu pula bantuan sosial, yang masuk tanggung jawab Kemensos, sudah di luar ranah Kemendagri. Seharusnya Kemendagri bisa lebih fokus pada tugasnya dan fleksibel dalam memasukkan pos anggaran, bukan lewat lomba video untuk menyalurkan dana mereka.

Dosen Kebijakan Publik UGM, Novi Paramita Dewi menilai saat ini sedang terjadi gesekan antara pemerintah yang berupaya menggaungkan tatanan new normal dengan kelompok masyarakat yang menentang penerapannya. Perbedaan ini lantas menimbulkan ketegangan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan pandemi. 

Ia mengatakan bahwa pemerintah sekarang berupaya menggaungkan new normal untuk menjadi kebiasan baru dengan cara apapun termasuk lewat lomba ini, tetapi masyarakat menilai bahwa kebijakan yang diambil dan diterapkan malah bermasalah dan tidak melihat skala prioritas sehingga masyarakat menjadi skeptis dengan kebijakan tersebut karenan dikhawatirkan akan memperparah penyebaran virus Covid-19. 

Ia menduga lebih jauh bahwa program ini bukan terkait kepentingan ekonomi lagi, melainkan pada logika formal menghabiskan anggaran di APBN 2020, agar budget tahun depan tidak dikurangi.

Program lomba video new normal dari Kemendagri ini terlihat tidak terarah dan tidak memiliki urgensi sama sekali dalam masa pandemi Covid-19. Jika ingin memberikan bantuan dana insentif daerah kepada pemda untuk menangani dan mencegah Covid-19, mengapa tidak diberikan secara langsung saja anggarannya dengan kebijakan Mendagri yang mengharuskan alokasi anggaran hanya untuk penanganan Covid-19, bantuan sosial, atau peningkatan sarana serta prasarana daerah yang masih minim protokol kesehatannya.

 Sehingga pemda lebih memiliki arah yang jelas dalam penyerapan anggaran DID tadi dan masyarakat pun bisa menerima manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lomba video new normal ini malah terlihat hanya sekedar kegiatan kecil-kecilan Kemendagri agar terlihat "membantu" pemerintah dalam memerangi Covid-19.

Justru lomba-lomba seperti ini membuat pemerintah boros dalam anggaran. Jika ingin setiap pemda memiliki video-video terkait edukasi dan sosialisasi untuk masa tatanan new normal, maka pemerintah pusat seharusnya bisa mem-budget setiap pemda dengan nilai yang lebih kecil supaya setiap pemda bisa me-manage sendiri keperluan untuk membuat video. 

Dengan memberikan insentif miliaran kepada pemda dengan harapan pemda akan menggunakannya dalam penanganan dan pencegahan Covid-19, kita tidak tahu pasti dana tersebut akan lari kemana. Mungkin saja dananya ada yang dipakai untuk Covid-19, tetapi bisa saja sebagian besar dana yang lain dilarikan ke aspek lain yang tidak ada kaitannya dengan Covid-19.

Masyarakat sekarang butuh wujud nyata dari kebijakan pemerintah yang kurang terlihat selama penanganan pandemi Covid-19. Daripada dibuat lomba video lebih baik digunakan untuk memperbanyak test-kit secara masal dan ventilator. 

Dengan jumlah kasus positif di atas seribu setiap harinya, tentu saja pemerintah perlu mempersiapkan alat-alat kesehatan lebih banyak lagi agar rumah sakit siap menampung pasien Covid-19 berapapun, termasuk ventilator yang sekarang banyak rumah sakit masih kekurangan. Apalagi data dari The Sydney Morning Herald, Indonesia berada di posisi 163 dalam tingkat tes Covid-19 dengan hanya melakukan 2.193 tes per 1 juta orang.

Untuk itu sebaiknya Kemendagri harus mengkaji ulang setiap program yang akan dibuat, apalagi terkait masalah pandemi yang sangat serius sekarang dan bagi Kementerian lainnya tentu saja ini menjadi peringatan bahwa jika mereka memang masih memiliki sisa anggaran dan ingin berperan dalam penanganan pandemi ini, sebaiknya formulasikan terlebih dulu kemana arahnya, apa tujuannya, dan bagaimana hasil atau manfaatnya nanti ketika sudah ditetapkan anggarannya. 

Supaya pada tingkat bawahnya nanti mulai dari pemda sampai kelurahan sudah mempunyai guidelines yang jelas bagaimana sop anggaran tersebut digunakan dan yang paling utama adalah masyarakat merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pandangan masyarakat pun berubah terhadap pemerintah yang selama ini dianggap tidak optimal dalam menangani pandemi Covid-19 ini.