Mis Manajemen Dalam Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pemberian suap;
2. Penggelapan;
3. Pemalsuan;
4. Pemerasan;
5. Penyalahgunaan jabatan/wewenang;
6. Konflik kepentingan;
7. Pilih kasih;
8. Menerima komisi;
9. Nepotisme;
10. Kontribusi/sumbangan illegal;

Khusus untuk Kepala ULP, untuk mengantisipasi besarnya potensi menularnya penyakit birokrasi dan potensi KKN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah dalam ayat (7) Pasal 17 Perpres No. 70 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:

1. PPK;
2. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
3. Bendahara; dan
4. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah mengakibatkan pejabat yang terlibat dalam pengorganisasian pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah harus berhadapan dengan penegak hukum. Karena itu pelanggaran hukum terhadap klausul wajib dan dilarang didalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai bukti awal pelanggaran yang secara kasat mata yang dapat digunakan bukti terhadap dugaaan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara, hukum perdata dan pidana. Dengan dasar pemahaman hukum seyogianya Kementerian Dalam Negeri harus sensitif terhadap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan yang berimplikasi kepada mis manajemen dan pelanggaran hukum. Produk kebijakan dan aturan harus secara jelas menetapkan akan pengetahuan tentang mana yang boleh dan yang tidak boleh sehingga para pejabat yang terlibat dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum.

 

Oleh karena itu apabila pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri ingin meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa/pemerintah yang efektif dan efisien, melalui pengorganisasian pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengorganisasian pengelolaan keuangan daerah yang independen terhindar dari penyakit birokrasi dan KKN harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang melakukan sinkronisasi antara pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah.