Bagi Joko Widodo, LBP sosok yang bisa dipercaya. Menjaga kondusifitas tim kerja itulah yang dibutuhkan oleh presiden Joko Widodo. Itulah yang dimiliki oleh seorang LBP, yang tentu berbeda dengan Rizal Ramli kala itu. Berkoar-koar di luar maupun di dalam pemerintah sehingga mengganggu kondusifitas tim kerja.
Setiap orang sah-sah saja membelah tokoh yang mereka suka. Namun, jangan memaksa presiden Joko Widodo mengikuti keinginan sekelompok orang. Sambil berteriak-teriak "buzzer" dan sebagainya. Seakan tidak paham makna demokrasi yang sebenarnya.
Sederetan tugas yang diberikan Joko Widodo mampu dituntaskan LBP. Saking banyaknya peran LBP di dalam pemerintahan Joko Widodo banyak orang menjuluki dirinya sebagai menteri segala urusan. Bagi penulis tidak ada masalah, asal mampu menjalankan dengan baik dan tuntas.
Sejak pertama dilantik, sosok LBP memang sudah kontroversi. Pernah bersitegang dengan menteri kesayangan rakyat Indonesia Susi Pudjiastuti. Namun pada periode ke dua Susi Pudjiastuti tidak lagi dipakai oleh presiden Joko Widodo. Semua keputusan ada presiden Joko Widodo, sebab undang-undang mengamanatkan kepadanya sebagai pemilik hak prerogatif dalam memilih menteri.
Sosok LBP, bukan hanya sosok pekerja keras namun juga di kenal sebagai sang negosiator ulung. Beberapa kesempatan LBP mewakili pemerintah Indonesia melakuan negosiasi dengan beberapa pihak untuk menarik investor masuk ke Indonesia. Ini bukan tugas kecil, butuh figur yang bisa meyakinkan para investor. Dan LBP mampu menjalankan tugas ini.
Diluar tugas pemerintah, LBP sering kali dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan negosiasi politik. Salah satu yang fenomenal adalah mampu meyakinkan Prabowo Subianto bergabung ke pemerintah Joko Widodo. Bukan satu-satunya karena sosok LBP, namun ada peran besar LBP.
Ada informasi bahwa LBP sering melakukan gerakan "belakang layar" untuk melobi agar kebijakan pemerintah mendapatkan persetujuan DPR. Kesan LBP sebagai menteri segala urusan, sama sekali tidak mendegradasi kualitas kerjanya. Tetap fokus walaupun tekanan datang silih berganti.
Menanti Keputusan Joko Widodo akan Sang mentari Luhut
Banyak kalangan mendesak Presiden Joko Widodo memecat LBP dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Hal ini karena isu keterlibatan LBP dalam bisnis tes PCR. LPB dianggap mencari keuntungan lewat bisnis alat tes PCR.
Bukan hanya LBP yang disebut dalam kasus ini. Ada nama lain yang ikutan diseret yaitu menteri BUMN Erick Thohir. Oleh karena itu, beberapa aliansi telah melaporkan indikasi keterlibatan LBP dan Erick Thohir dalam bisnis PCR ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
