Memahami "Ruang Sunyi" Presiden Joko Widodo dan Sang Menteri Luhut Binsar Panjaitan

Oleh. Eduardus Fromotius Lebe

Penulis, Konsultan Skripsi dan Dosen

Menteri segala urusan, Lord Luhut merupakan sederetan julukan untuk menteri kepercayaan Joko Widodo ini. Dia Adalah Luhut Binsar Panjaitan yang lebih dikenal dengan panggilan LBP. Beliau lahir di Simanggala, Tapanuli, Sumatera utara pada tanggal 28 September 1947.

Berdasarkan rekam jejak militer, karier LBP dimulai saat menjadi Komandan Pleton (Danton) I/Grup 1 Para Komando Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang merupakan cikal bakal Kopassus, pada tahun 1971. Bersama Kopassus, posisi terakhir Luhut adalah sebagai Komandan Pusat Pendudukan Pasukan Khusus (Danpusdikpassus) Grup 3 Sandi Yudha pada 1993.  

Sementara karier politiknya di era presiden Joko Widodo, di awali  menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI untuk periode 2014-2019. LBP menjadi orang penting di lingkaran Istana Presiden. Inilah awal kepercayaan Jokowi terhadap LBP.

LBP sempat di percayai presiden Joko Widodo dengan berganti mengisi jabatan dalam periode tersebut, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Sehingga pada periode kabinet Joko Widodo jilid I "Kabinet Kerja" LBP sedikit berganti tiga kali memimpin pos Mentri dan pejabat setingkat menteri.

Kepercayaan presiden Joko Widodo kepada LBP berlajut pada periode kedua. Pada kabinet Indonesia Maju, LBP ditunjuk oleh presiden Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah salah lembaga kementerian baru di era presiden Joko Widodo yang disingkat Menko Marves. 

Laporan CNN Indonesia (22/09/2021) menyebutkan bahwa di samping menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, LBP menjabat enam jabatan strategis lainnya.

Pertama, Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ketua Gernas BBI menjadi jabatan terbaru yang dipercayai oleh Joko Widodo kepada LBP. Pengangkatan LBP oleh Joko Widodo tersebut berdasarkan pada  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pada jabatan ini, LBP diberikan tanggung jawab untuk memenuhi target Gernas BBI berupa peningkatan jumlah UMKM yang termasuk pelaku ekonomi kreatif dan masuk ke ekosistem digital.

Kedua, Interim Menteri KKP. LBP setidaknya pernah menjabat sebagai ad interim menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menggantikan sementara Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi ekspor benih lobster (benur). Penunjukan Luhut sebagai ad interim Menteri KKP tertuang dalam surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hanya beberapa saat menjabat sebagai ad interim menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), presiden Joko Widodo menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri KKP yang baru pada 23 Desember 2020.

Ketiga, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Selama masa pandemi, LBP hampir wara-wiri di setiap saat  layar kaca Indonesia untuk memberikan keterangan pers tentang kebijakan-kebijakan dalam penanganan pandemi covid-19. Hal ini sejalan dengan tugas LBP sebaga wakil ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Selama masa pandemi covid-19, LBP juga sempat ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali.

Bersama dengan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, LBP ditugaskan menurunkan kasus covid-19 di 9 provinsi zona merah pada 15 September 2020.
LBP juga menjadi komando koordinator PPKM Jawa-Bali bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Keempat, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). LBP diangkat  melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang ditandatangani pada 17 September 2018. Tugas tim nasional P3DN adalah memantau penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara.

Kelima, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional.
Pada Agustus lalu, presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Perpres tersebut mengangkat LBP sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.  Dewan pengarah juga bertugas untuk melaporkan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden Joko Widodo.

Keenam, Ketua Pengarah Tim Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. LBP ditunjuk menjadi Ketua Pengarah Tim Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.
LBP ditunjuk menjadi Ketua Pengarah Tim Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum guna menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut.

Mengapa harus Luhut Binsar Panjaitan?

Pertanyaan ini sering kali menjadi bahan diskusi oleh beberapa kelompok. Narasi pro kontra atas jabatan yang diemban LBP menghiasi headline di beberapa media massa. Namun, bagi presiden Joko Widodo, LBP adalah salah satu orang kepercayaannya dalam menjalankan tugas-tugas penting. Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan sendiri untuk memilih LBP dalam mengisi jabatan-jabatan strategis.

Bagi penulis, hanya presiden Joko Widodo lah  yang memahami secara mendalam sosok serta kepribadian LBP. Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa orang yang tepat dalam mengisi jabatan tertentu. Selama tidak menabrak aturan yang berlaku, selama itu sah-sah saja Joko Widodo memilih LBP.

Kembali ke pertanyaan, mengapa harus LBP? Pertanyaan ini hanya mampu dijawab secara pasti oleh presiden Joko Widodo sendiri. Sebagai pembanding  mungkin kita juga bertanya, mengapa bukan sosok lain selain LBP? Apa sich kelebihan LBP? Ada apa Joko Widodo dengan sang mentari LBP? Pertanyaan demi pertanyaan hanya dapat dijawab dengan berbagi kemungkinan juga.

Penulis mencoba menguraikan beberapa jawaban tentang alasan kuatnya kepercayaan Joko Widodo terhadap sang mentari LBP. Prespektif penulis ini bisa saja berbeda dengan prespektif pembaca. Namun, sederetan fakta menunjukkan beberapa faktor sebagai indikasi yang menguatkan LBP sebagai orang kepercayaan presiden Joko Widodo.

Pertama, relasi personal. Menurut LBP relasinya dengan Presiden Joko Widodo terjalin sudah sejak lama. Hubungan baik tersebut dimulai sejak Joko Widodo menjadi wali kota Solo. LBP pernah menjalin kerjasama dengan Joko Widodo yang dikenal memiliki usaha dalam bidang kayu. LBP menceritakan bahwa saat itu dirinya sedang mencari pengusaha kayu, yang kemudian dikenalkan ke Joko Widodo. Kala itu Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali kota Solo.

Sudah bukan menjadi rahasia, bahwa dalam dunia politik sering kali seorang sahabat ikut ambil bagian dalam kekuasaan. Saat dipercayakan Presiden Joko Widodo sebagai kepala staf kepresidenan, LBP bukan orang baru yang berkecimpung di lingkaran kekuasaan. LPB juga pernah menjabat menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi, jabatan kepala staf kepresidenan kala itu dianggap sebagai jabatan strategis untuk mendukung kerja presiden. 

Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu memberikan dukungan. Kira-kira begitulah yang diharapkan oleh presiden Joko Widodo saat memilih LBP sebagai kepala staf kepresidenan. Sepak terjang LBP sebagai kepala staf kepresidenan memang tidak mengecewakan Joko Widodo. Terbukti dari beberapa pos menteri yang dipercayakan Joko Widodo kepada LBP. Kalau mengecewakan tidak mungkin LBP dipercayakan untuk mengisi pos-pos menteri lainnya.

Kedua, Kinerja kerja seorang LBP. Joko Widodo berulang kali menyampaikan bahwa yang memahami kinerja para menteri adalah presiden. Seolah ingin memberikan signal bahwa bukan hasil jejak pendapat yang menentukan kinerja para menteri. Joko Widodo punya cara dan penilaian sendiri tentang kinerja para menteri nya.

Penulis sendiri menyadari bahwa dinamika di dalam kabinet baik kabinet kerja maupun kabinet Indonesia Maju, hanya presiden Joko Widodo dan para menteri yang tahu. Joko Widodo pantas mempertahankan para menteri yang berkinerja baik. Hal lain yang terpenting bagi presiden Joko Widodo adalah  dalam melaksanakan tugas nya, para menteri harus mampu bekerja sama serta tidak ada visi-misi menteri yang ada adalah visi-misi presiden.

Hanya presiden Joko Widodo yang tahu bagaimana kinerja LBP. Namun perlu diakui bahwa peran menteri LPB tidak bisa dianggap sepele. Bagi penulis, LBP adalah salah satu dan mungkin satu-satunya menteri berlatar belakang militer yang menguasai bidang teknologi, bisnis ekonomi dan investasi. 

Latar belakang LBP sebagai pengusaha dan pebisnis menjadikannya sebagai menteri yang cukup memahami masalah ekonomi. Ketika tampil diberbagai media, LBP juga mampu menyampaikan program-program kerja secara baik. Dan bahkan,  perlu diakui juga bahwa LBP menguasai secara teknis pelaksanaan program kerja tersebut.

Dengan gaya bahasanya yang sedikit frontal, LBP tampil menjelaskan konsep dan gagasan berpikir mengenai kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Seperti halnya dalam melaksanakan program industrialisasi seperti proyek baterai litium. Pada poin ini, LBP mampu menjelaskan maksud dan tujuan program tersebut sampai pada tataran teknis. Penulis mengakui bahwa inilah kelebihan LBP.

Ketiga, LPB selalu tampil sebagai bumper presiden Joko Widodo. Dahlan Iskan pernah mengeluarkan statement bahwa LBP adalah bumper dan benteng Presiden Joko Widodo. Ini karena peran LBP yang selalu tampil membela Joko Widodo. LBP juga pernah mengakui bahwa presiden tidak boleh salah yang salah adalah anak buah presiden. LBP secara tegas mau menyampaikan bahwa sebagai pembantu presiden, ia siap untuk dipersalahkan.

LBP sering tampil membela presiden Joko Widodo saat muncul isu-isu yang berkembang di masyarakat. LBP tampil membela Joko Widodo saat sebagai kalangan menilai lambat dalam penanganan Covid-19. LBP juga pernah membela Joko Widodo dari kritikan Megawati yang dahulu sempat membuat hubungan nya dengan PDIP renggang. Inilah titik puncak pengabdian pembantu kepada tuannya yang dalam hal ini adalah seorang presiden.

Keempat, LBP adalah sang negosiator ulung. Selain tugas sebagai menteri, LBP sering kali diminta oleh presiden Joko Widodo untuk melakukan negosiasi dengan berbagai pihak termasuk lawan politik. Masih ingat dalam benak kita, Joko Widodo mengutus LBP bertemu Prabowo Subianto setelah pilpres 2019 usai. LBP membawa misi Joko Widodo kepada Prabowo Subianto dan misi itu berhasil dilaksanakan oleh LBP.

LBP adalah sang negosiator ulung. LBP berhasil meyakinkan Prabowo Subianto untuk ikut bekerja sama dalam pemerintahan Joko Widodo pada periode ke II. Negosiasi selama 2 jam bersama Prabowo Subianto tersebut berhasil dan pada akhirnya Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri pertahanan. 

Sosok LBP memang kontroversi, namun tidak bagi presiden Joko Widodo. Sekali lagi penulis menyampaikan bahwa hanya Joko Widodo lah yang tahu mengapa harus LPB yang dipilih. Kita hanya sekedar menduga-duga melalui peristiwa yang kita amati sehari-hari yang kemudian dituangkan dalam tulisan semacam ini. Selebihnya hanya presiden Joko Widodo yang tahu.

Dibalik "kontroversi Luhut" kita tidak bisa mengabaikan kerja kerasnya dalam membantu presiden Joko Widodo. Luhut adalah sosok prajurit yang taat pada atasan. Luhut tahu apa yang di inginkan oleh sang majikan. Bagi penulis, LBP adalah manusia biasa yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara.