Satu Tahun Derita Rakyat

Satu tahun sudah perjalan dari pemerintahan Jokowi-Jk,namun selama satu tahun itu berlalu tidak ada perubahan berarti kearah yang lebih baik tetapi kegagalanlah yang lebih terasa. Bebagai janji manis disampaikan saat kampanye namun belum terlihat sesuai dengan realita kondisi dalam negeri saat ini, berikut adalah kesalahan fatal pemerintahan dalam satu tahun ini:

Bidang ekonomi;

1. Melepas Harga BBM ke Pasar

Pemerintahan Jokowi-JK telah berulang kali menaikan harga BBM. Namun, di kala harga minyak dunia turun, pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM. Negara justru berdalih jika BBM tidak turun maka negara akan memiliki tabungan. Fungsi negara dalam hal ini patut dipertanyakan, bagaimana bisa negara mencari keuntungan dari rakyat.

1. Mencabut Subsidi Listrik

Di saat rakyat sedang mengalami kesusahan akibat kenaikan harga BBM. Pemerintahan Jokowi-JK malah menambah penderitaan rakyat dengan mencabut subsidi listrik. Bahkan sudah ada keresahan dari pengusaha yang tidak bisa mendapatkan keuntungan karena tarif dasar listrik industry (TDLI) di Indonesia terlalu mahal.

1. Menambah Utang Luar Negeri

Untuk kesekian kalinya Presiden Jokowi berbohong kepada publik. Hal itu terbukti dari janji Jokowi untuk tidak berhutang yang di sampaikan saat masa kampanye dan dilanggar oleh Jokowi. Negara akhirnya harus menambah hutang sebesar kurang lebih 31, 6 Triliun hanya dalam kurun waktu 6 bulan.

1. Harga Daging Sapi Naik

Pemerintah gagal mengelola harga daging sapi yang melambung tinggi hingga mencapai harga Rp. 130.000/kg dan disertai dengan kelangkaan. Seharusnya harga normal daging sapi adalah Rp. 65.000 – Rp. 90.000. Akibat dari kejadian ini, pemerintah lagi-lagi harus mengecewakan pengusaha tanah air dengan membuka kran impor.

5.Freeport Diizinkan Ekspor Bahan Mentah                                                                                            Meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai ekspor bahan mentah dalam UU Minerba. Namun Jokowi memberi keistimewaan kepada Freeport untuk melakukan ekspor bahan mentah.

1. Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS terus menerus mengalami penurunan, bahkan sudah sudah melampaui level terparah sejak krisis 1998 yaitu Rp. 14.450/Dollar AS.

1. Beri Fasilitas Khusus untuk Tenaga Kerja Asing (TKA)

Jokowi mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia tanpa melalui tes dan kewajiban untuk berbahasa Indonesia yang merupakan syarat bekerja di Indonesia. Hal ini terlihat dengan dilakukannya revisi atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013, yang isinya mengatur syarat bagi pekerja asing untuk wajib memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Peraturan tersebut direvisi dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015.

1. PHK Merajalela

Memburuknya perekonomian Indonesia langsung diikuti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Belasan ribu pekerja pun harus kehilangan mata pencarian utamanya dalam tujuh bulan terakhir. Sebagai contoh, yang terjadi di Tangerang, Banten. Dari 800 perusahaan yang ada di Kota Tangerang, yang paling terkena dampak dari menurunnya nilai Rupiah adalah perusahaan di bidang garmen dan padat karya. Bahkan, salah satu perusahaan sudah merumahkan 1.850 karyawannya karena berhenti produksi. (Sumber data Disnaker kota Tangerang).

1. Mimpi Ekonomi Akan Meroket Mulai Bulan September

Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan meroket mulai bulan September dan akan mencapai titik kulminasi pada November mendatang. Namun hingga pertengahan September 2015 Ekonomi malah semakin anjlok dan nilai tukar rupiah semakin melemah. Bisa dibilang kata-kata Jokowi tanpa dasar, dan hanya ingin menarik simpati rakyat.

Bidang politik, hukum dan ham

1. Intervensi Proses Hukum

Jokowi mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri. Jokowi meminta agar kedua institusi itu bahu-membahu dalam memberantas korupsi. Namun nyatanya dalam pengusutan kasus Pelindo II , secara nyata pihak istana melakukan intervensi yang berakhir pada pencopotan komjen Budi Waseso dari Kabareskrim.

2.Pemantapan pondasi bhineka tunggal ika belum terwujud, dalam konteks politisasi isu SARA. Hal ini terbukti dengan munculnya insiden Tolikara saat perayaan Idul Fitri dan pembakaran gereja di Aceh Singkil. Menurutnya pentingnya menjaga keseimbangan tidak hanya ke-Indonesiaan dan kedaerahan yang dijaga tapi juga bagaimana meyakinkan masyarakat kita tentang konsep bhineka tunggal ika.

Melihat dari kegagalan-kegagalan diatas maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengebalikan kondisi Negara, dikutip dari pernyataan partai demokrat.

Pertama, pemerintah perlu menghormati kedaulatan partai politik, serta mencegah berbagai intervensi yang tidak semestinya. Pemerintah perlu menegakan nilai-nilai demokrasi.

Kedua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu dilaksanakan secara serius, tegas, konsisten, dan tidak tebang pilih. Rakyat juga harus dibebaskan dari rasa takut dari ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kekuatan pertahanan dan memastikan TNI menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Selain itu, dalam bidang keamanan, pemerintah harus memastikan keamanan dan ketertiban terus dipelihara, agar insiden seperti di Tolikara dan Aceh Singkil, tidak terulang.

Keempat, pemerintah perlu memulihkan kondisi perekonomian nasional. Pemerintah tidak boleh berhenti mengambil tindakan efektif dalam membebaskan masyarakat dari dampak tekanan ekonomi.

Kelima, pemerintah perlu memberikan bantuan yang nyata, agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan kembali, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Keenam, pemerintah harus mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap. "Kebakaran hutan telah menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat," kata Hinca.

Ketujuh, pemerintah perlu memperbaiki hubungan internasional dengan negara-negara sahabat.

Meski penting untuk menegakkan kedaulatan, pemerintah tetap perlu menjalin hubungan diplomasi untuk meningkatkan perekonomian.