Mohon tunggu...
Eduardus Edu
Eduardus Edu Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Satu Tahun Derita Rakyat

25 Oktober 2015   21:27 Diperbarui: 25 Oktober 2015   23:28 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bidang politik, hukum dan ham

  1. Intervensi Proses Hukum

Jokowi mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri. Jokowi meminta agar kedua institusi itu bahu-membahu dalam memberantas korupsi. Namun nyatanya dalam pengusutan kasus Pelindo II , secara nyata pihak istana melakukan intervensi yang berakhir pada pencopotan komjen Budi Waseso dari Kabareskrim.

2.Pemantapan pondasi bhineka tunggal ika belum terwujud, dalam konteks politisasi isu SARA. Hal ini terbukti dengan munculnya insiden Tolikara saat perayaan Idul Fitri dan pembakaran gereja di Aceh Singkil. Menurutnya pentingnya menjaga keseimbangan tidak hanya ke-Indonesiaan dan kedaerahan yang dijaga tapi juga bagaimana meyakinkan masyarakat kita tentang konsep bhineka tunggal ika.

Melihat dari kegagalan-kegagalan diatas maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengebalikan kondisi Negara, dikutip dari pernyataan partai demokrat.

Pertama, pemerintah perlu menghormati kedaulatan partai politik, serta mencegah berbagai intervensi yang tidak semestinya. Pemerintah perlu menegakan nilai-nilai demokrasi.

Kedua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu dilaksanakan secara serius, tegas, konsisten, dan tidak tebang pilih. Rakyat juga harus dibebaskan dari rasa takut dari ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kekuatan pertahanan dan memastikan TNI menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Selain itu, dalam bidang keamanan, pemerintah harus memastikan keamanan dan ketertiban terus dipelihara, agar insiden seperti di Tolikara dan Aceh Singkil, tidak terulang.

Keempat, pemerintah perlu memulihkan kondisi perekonomian nasional. Pemerintah tidak boleh berhenti mengambil tindakan efektif dalam membebaskan masyarakat dari dampak tekanan ekonomi.

Kelima, pemerintah perlu memberikan bantuan yang nyata, agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan kembali, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Keenam, pemerintah harus mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap. "Kebakaran hutan telah menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat," kata Hinca.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun