Mohon tunggu...
Edo Media
Edo Media Mohon Tunggu... Jurnalis -

Jurnalis

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Parkir Liar di Pamulang Resahkan Warga

29 Juli 2015   11:45 Diperbarui: 11 Agustus 2015   21:58 491
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tapi para pemuda pemalak parkir ini ada koordinatornya. Istilahnya bos keamanannya. Mereka harus setor ke atasan mereka jika ingin "bekerja" di wilayah yang dikuasai. Kami minta pada pemerintah daerah atau pemerintah Kota Tangsel agar sedikit berwibawa dan tegas dalam memerangi aksi premanisme dan pungutan liar yang menimbulkan keresahan warga.

Bagaimana warga menghuni di sebuah lingkungan merasa nyaman dan aman dan terbebas dari aksi-aksi pemalakan. Kenapa "uang parkir" ini saya katakan aksi pemalakan. Karena aksi mereka ilegal, tidak dibenarkan dalam aturan dan ada sedikit memaksa. Karena halaman atau wilayah tempat motor itu parkir masih dalam kepemilikan kantor atau warung yang beroperasi disana.

Saran dan usulan saya: Mohon Pemkot Tangsel membuat Papan atau Stiker Bertuliskan Parkir Gratis. Dilarang Memungut/ Memalak uang Parkir. Pasang di sejumlah sudut jalan. Kemudian petugas Satpol PP lakukan patroli rutin untuk memantau jika terlihat ada kegiatan atau aksi pungutan parkir liar, harus langsung ditindak.

Jika pungutan parkir itu dilakukan pengelola pusat perbelanjaan wajar saja, karena lahan yang digunakan untuk memarkir kendaraan kita memang lahan milik pengelola pusat perbelanjaan tersebut. Yang menjadi properti pengelola pusat perbelanjaan dan kita menggunakan lahan dia untuk menaruh kendaraan kita. Lha kalau parkir liar ini adanya di kompleks atau perumahan pemukiman kita dimana saat membeli rumah atau ruko lahan fasilitas di pemukiman tersebut menjadi fasilitas kita. Lha kenapa kemudian muncul pemuda-pemuda penggangguran itu kemudian dia seenaknya menjadi penguasa disitu. Saya tak habis pikir sama mereka.

Jika pemerintah kota dan Satpol PP tidak berani menindak tegas aksi premanisme berarti negara tidak hadir dalam mengamankan warga negaranya. Buat apa kita membayar pajak atau PBB kalau aparat negara yang makan dari gaji kita, tak berani menghadapi aksi premanisme. Tak salah jika beberapa Pemda kini melibatkan atau meminta bantuan aparat TNI dan Polri untuk mengamankan wilayahnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun