Mohon tunggu...
Edo Media
Edo Media Mohon Tunggu... Jurnalis -

Jurnalis

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Survey Politik Vs Kerja Politik

19 Januari 2014   09:53 Diperbarui: 24 Juni 2015   02:41 231
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kader terdiri atas tiga tingkatan: pertama kader "marketing" atau penggalang massa. Kedua, kader pengawas jika ada yang berkhianat. Dan ketiga, kader untuk saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengawal suara. Konon bahkan diantara caleg sudah "merekrut" beberapa panitia pemungutan suara.

Di Posko utama telah disiapkan infrastuktur. Mulai dari data dan peta jumlah pemilih per kecamatan, software penghitungan suara, software SMS berantai untuk komunikasi antar kader binaan.

Posko di pusat dan daerah juga digunakan pertemuan dan konsolidasi untuk merapatkan barisan jelang pileg April 2014.

Yang menjadi pertanyaan di benak pembaca: bagaimana mungkin ratusan orang ini bisa loyal kepada si caleg tersebut?

Jawabannya cuma satu : Karena Uang dan Sistem Kerja Politik Terstruktur!!! Disinilah demokrasi kita menjadi barang mahal. Oleh sebab itu bisa jadi kemenangan parpol nanti juga ditentukan oleh kemampuan modal para calegnya.

Bisa dibayangkan jika gaji Korcam saja mencapai 3 juta per bulan x 3 bulan dia bekerja maka akan muncul angka Rp 9 juta per korcam. Jika jumlah kecamatan yang harus dikuasai 4 kecamatan saja. Satu kecamatan dia rekrut 4 kader korcam maka akan ada 16 kader korcam. Dikali Rp 9 juta maka biaya gaji korcam saja sudah mencapai Rp 144 juta.

Untuk Kordes gaji 1 sd 1,5 juta. Dan Koordinator RT 500 ribu. Belum lagi kader KK atau keluarga pemilih yang setiap KK mendapatkan honor/gaji Rp 100 ribu. Jika suaranya mencapai angka tertentu dia masih akan mendapatkan bonus tambahan.

Kalo bicara Dapil dengan wilayah hanya kecamatan. Itu berarti baru pemilihan DPRD Tingkat II. Belum jika DPR-RI. Satu Kabupaten ada 20 sd 30 kecamatan. Satu Dapil 3 Kabupaten/Kota. Berarti beban biaya lebih besar lagi karena harus mengkondisikan jumlah kader korcam, kordes hingga korte lebih banyak.

Namun secara riil saya menemukan fenomena beberapa caleg menggunakan metode ini. Berarti bisa dibayangkan berapa miliar dia akan menyiapkan anggaran pemenangan. Kesimpulannya: Biaya politik itu mahal.

Lantas bagaimana agar strategi ini tidak dituduh sebagai money politik atau politik uang???

Untuk mensiasati tudingan money politik mereka menggunakan metode dan strategi: benar-benar mengikat dan merekrut kader dibawah dengan gaji atau honor sebagai kader.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun