Jokowi Pegang Kartu Truf KMP

Nah sekarang kita mencoba berandai-andai pada pemerintahan 2014-2019 yang dikendalikan Jokowi-Jk. Apakah parlemen akan mengganggu dan mengancam pemerintahan Jokowi-JK?

Menurut hemat saya sangat riskan parlemen mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Kenapa? Karena kartu truf sejumlah pimpinan DPR ada ditangan Jokowi-JK. Selain itu nasib sejumlah pimpinan parpol (yang menjadi pengendali di belakang layar DPR) juga ada ditangan Jokowi-JK mengingat sebagian dari mereka sangat rentan terjebak kasus hukum dugaan korupsi.

Pada intinya, parpol yang berada di barisan KMP sebagian besar terjerat kasus dugaan korupsi hingga menyeret elit paling atasnya. Dampaknya? Posisi tawar mereka jadi lemah. Inilah sebenarnya kunci Jokowi tenang menghadapi KMP.

Karena sekali KMP mencoba membawa parlemen berhadap-hadapan dengan pemerintahan Jokowi-JK dan menganggunya, mudah bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk “membalikkan keadaan”. Apalagi track record dan data beberapa pimpinan DPR dalam sejumlah kasus korupsi ada ditangan pemerintahan Jokowi-Jk.

Belum lagi dukungan publik dan media yang demikian besar terhadap Jokowi. Kenapa media dan publik mendukung Jokowi? Karena dalam beberapa hal, KMP tidak mampu membaca suara publik. KMP banyak menciptakan kebijakan tidak populer, inklusif dan melukai hati publik. Contohnya saat KMP ingin mengembalikan demokrasi balik ke masa Orde Baru, kemudian KMP juga berupaya melemahkan KPK dalam UU MD3 dan terakhir KMP mengangkat Ketua DPR yang track recordnya buruk.

Memang secara politik KMP berhasil menguasai parlemen dan beberapa kali mengalahkan kubu Jokowi-JK. Namun di mata jutaan rakyat, elektabilitas KMP sebenarnya kian buruk dan untuk modal politik 2019 dukungan rakyat terhadap parpol yang tergabung di KMP makin menurun.

Inilah yang kemudian menjadi alasan media beberapa kali memberitakan secara terbuka sandiwara politik yang sedang terjadi di DPR dan mengkritisi tirani parpol KMP di parlemen yang cenderung mengabaikan hak konstitusi rakyat.