Mari kita analisa menggunakan kacamata sejarah sebagaimana Bung Karno meminta kita jangan pernah melupakan sejarah.
Sepuluh tahun silam. Tepatnya pada tahun 2004. Ketegangan politik pernah terjadi saat pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dikalahkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam pilpres.
Dendam politik kubu Mega-Hasyim yang saat itu dikomandani Akbar Tanjung dan Partai Golkar di pilpres, memunculkan friksi tajam yang berujung pertarungan antara koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDIP, dan PDS) melawan Koalisi Kerakyatan (Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP).
Koalisi Kebangsaan berhasil memenangkan kursi pimpinan DPR yang dijabat Agung Laksono. Parpol pendukung koalisi Kerakyatan yang merasa tidak diakomodasi dalam Tatib melakukan aksi Walk out. Coba bandingkan dengan kejadian kemarin antara koalisi merah putih melawan koalisi Indonesia Hebat.
Perseteruan Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan saat itu cukup memanas. Hal ini menyusul ngototnya Koalisi Kebangsaan mengubah Tatib DPR, baik terhadap pemilihan komisi maupun syarat kuorum.
Dalam rapatnya, Koalisi Kebangsaan menyapu bersih pimpinan komisi-komisi di DPR, tanpa dihadiri lima fraksi dari Koalisi Kerakyatan. Dari tiga kali rapat paripurna, lima fraksi dari Koalisi Kerakyatan masih tetap memboikot.
Namun perseteruan panas koalisi kebangsaan vs koalisi kerakyatan akhirnya mencair. Semua sepakat untuk tidak melihat yang lalu-lalu, tetapi bagaimana bersama-sama melihat ke depan. Koalisi Kerakyatan melunak yang menyatakan kedepan hanya berpikir kebersamaan yang lebih besar dan kita tidak lagi bicara perbedaan.
Dan kunci sentral yang merubah keadaan ini adalah Partai Golkar. Partai yang sudah berpengalaman mengatur irama politik.
Jika rapat pada Rabu malam kemarin, kubu KMP yang minta buru-buru sidang pemilihan Ketua DPR digelar hari itu juga pada 10 tahun silam justru Koalisi Kebangsaan yang digalang PDIP dan Golkar yang justru minta rapat segera diputuskan hari itu juga meski diprotes Koalisi Kerakyatan.
Jika merunut sejarah maka bisa dilihat ada kesamaan antara perseteruan politik pada tahun 2004 dengan 2014. Bedanya hanya waktu, komposisi parpol dalam koalisi dan sedikit alasan isu yang menggelinding.
Dan ketegangan politik itu ternyata hanya berjalan beberapa bulan. Pada perjalanan selanjutnya, stabilitas politik di era pemerintahan SBY-JK berjalan mulus. Bahkan JK mampu menguasai Partai Golkar dari tangan Akbar Tanjung dan membawa gerbong kader partai berada di barisan pemerintah dan meninggalkan koalisi bersama kubu PDIP.
