SETELAH Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbentuk, pusaran parpol berputar kencang. Partai Gerindra dan PKB menyepakati koalisi bahkan diusulkan nama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Menyusul kemudian Nasdem berhasil memikat PKS dan Partai Demokrat.
PDIP bagai terancam kehilangan teman. Namun, jangan salah sangka. Jika banteng sudah mengamuk ketiga koalisi itu bisa diobrak-abrik dalam sekejap. Ketika partai banteng berhasil menyusup ke salah satu koalisi dengan tawaran yang menggiurkan, pasti kesepakatan koalisi mereka bakal tergoncang.
Jika PDIP menawarkan posisi calon presiden kepada Prabowo Subianto maka pasukan Hambalang sudah pasti akan merapat ke Teuku Umar, rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Demikian pula jika menawarkan Airlangga Hartarto sebagai capres maka KIB yang terdiri Partai Golkar, PPP, dan PAN dipastikan siap merapat.
Namun, tidak mungkin PDIP menawarkan posisi bakal capres dan cawapres kepada Anies Baswedan yang diusung Surya Paloh atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berduet dengan Puan Maharani. Hal yang mustahal juga, PDIP menawarkan posisi ke PKS. Dalam Hal ini PDIP telah menutup pintu kepada trio: Nasdem-PKS-Demokrat.
Dalam hal ini, musuh sejati PDIP tampaknya kubu yang hendak dibangun Surya Paloh. Hal itu juga sudah muncul sejak Megawati dan Surya tidak mesra ketika terbentuknya kabinet kerja Jokowi periode kedua lalu.
Sejenak apa yang disampaikan Presiden kelima RI benar. Sistem parlementer yang mendengungkan koalisi dan oposisi tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan RI. Namun, sistem multi partai di Tanah Air dan kebijakan presidential threshold membuat parpol berkoalisi, kata lain dari kerja sama.
Kaolisi juga mutlak harus dilakukan bagi pemenang dalam Pilpres yang diimplementasikan di parlemen. Penguasaan mayoritas kursi parlemen dibutuhkan untuk melancarkan program-program yang ditetapkan pemerintah.
Artinya, kemenangan seorang capres maka harus diikuti penguasaan di parlemen. Presiden bisa tersandera atau tersandung-sandung jika tidak didukung mayoritas di parlemen di Senayan. Itu sebabnya, gabungan partai yang dalam istilah Megawati sebagai kerja sama menjadi syarat mutlak.
Dengan demikian, PDIP tetap harus menggandeng parpol lain untuk memenangkan Pemilu, baik Pilpres dan Pileg, sehingga bisa mengantarkan calon presiden ke istana dan menguasai mayoritas wakil rakyat di parlemen.
Meskipun PDIP bisa mengusung sendiri pasangan capres dan cawapres tampaknya akan sulit memenangkan pertempuran menghadapi tiga koalisi yang ada.
Jika mengusung Puan Maharani, elektabilitas tergolong sangat rendah. Sedangkan jika akhirnya memutuskan mengusung Ganjar Pranowo, meski elektabilitas Ganjar tertinggi, tetapi masih di angka 25 persen. Jauh di bawah Jokowi yang elektabilitas dua kali lipat saat hendak memasuki Pilpres 2014.
Jika kemudian PDIP maju tanpa menggandeng parpol lain dan harus berhadapan dengan tiga koalisi yang terbentuk maka menjadi pertempuran hidup mati dalam putaran pertama. Padalnya, jika tidak lolos dalam dua besar hasil putaran pertama Pilpres maka pupus harapan untuk mencatatkan rekor ketiga mengantarkan presiden setelah dua periode Jokowi.
Faktor Jokowi tentu akan menjadi kekuatan bagi pasangan yang diusung PDIP. Setelah Gibran Rakabuming Raka mendapat prioritas diusung dalam Pilgub DKI Jakarta, tentu Jokowi punya kepentingan untuk menyukseskan partai banteng. Diperkirakan, Jokowi akan mengarahkan relawannya untuk mendukung pilihan Megawati dalam Pilpres 2024.
Meski demikian, ditambah kekuatan relawan Jokowi, PDIP harus memberikan penawaran kepada partai lain, khususnya anggota KIB untuk bisa diajak bersekutu. Banyak yang menduga bahwa KIB sangat patuh kepada Jokowi. Itu sebabnya, PDIP bisa menggunakan pengaruh Jokowi untuk mengajak kerja sama dalam putaran pertama Pilpres.
Tak bisa dipungkiri peran dan pengaruh Jokowi masih kuat dalam memberikan warna dalam Pilpres 2024. Menggunakan kekuatan dan pengaruh yang tersisa menjelang akhir masa jabatan, Jokowi bisa memanfaatkannya untuk menggalang kekuatan dan memberikannya kepada PDIP.
Bagaimanapun Pilpres 2024, tampaknya ingin dijadikan momentum PDIP untuk bisa mengantarkan Puan Maharani sebagai presiden. Jokowi sebagai kader dan menikmati buah jabatan sejak walikota, gubernur, dan dua kali presiden harus memberikan peran dan tanggungjawabnya agar harapan Megawati mendudukkan trah Soekarno memimpin Indonesia bisa terwujud.
Bahkan, jika dimungkinkan bisa mengusung pasangan cawapres dari internal. Banyak orang menyebutkan perlu mengusung Ganjar Pranowo yang sudah mendapat legitimasi melalui survei. Hal itu menjadi kesempurnaan dari PDIP juga Megawati dalam memimpin partai yang semula bernama PDI pada 1973.
Kita akan melihat semakin menariknya percaturan politik di Tanah Air dalam hari-hari mendatang. Semoga parpol makin mengerucutkan bakal capres dalam waktu dekat ini, sehingga rakyat makin memahami bakal pemimpin bukan dengan cara instan di detik-detik terakhir menjelang penutupan KPU.
