Di Indonesia apa saja jadi polemik. Tidak terkecuali Covid-19. Setidaknya itu yang terekam dalam media, apalagi di media sosial. Selalu ada kubu yang bertolak belakang, padahal pandemi dunia ini merupakan musuh bersama.
Layaknya ada musuh bersama seharusnya dilawan bersama. Bagaimana bisa menjadi pemenang jika kita tercerai berai. Begitu pula melawan pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman bersama dan belum pernah terjadi sebelumnya, kenapa malah memperuncing kondisi yang ada.
Soal pengendalian pandemi, misalnya, sejak awal sudah ada kontradiksi antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta. Perbedaan ini diperparah dengan mengaitkan latar politik Jokowi dan kelompok pengusung Anies Baswedan.
Beda sudut pandang ini bahkan terus mengemuka hingga pemilihan vaksin Covid-19. Pemerintah sudah memulai mencari vaksin sejak pertengahan tahun. Indonesia sangat membutuhkan akses cepat terhadap ketersediaan vaksin.
Journal Science saat itu mempublikasikan vaksin Sinovac sudah berhasil pada uji hewan. Ketika negara lain baru mau masuk uji tahap 1, Tiongkok dengan Sinovac telah masuk uji tahap dua seiring keberhasilan meredam penularan virus corona di negara asal virus Covid-19.
Vaksin pun menjadi barang langka yang dicari seluruh bangsa di dunia. Pertimbangan vaksin Sinovac yang pengembangannya berlangsung cepat maka menjadi pilihan pemerintah.
Uji tahap ketiga vaksin ini pun langsung dimulai di Bandung, melibatkan Universitas Padjajaran. Uji terhadap 1.620 relawan dinilai berhasil. Ikut menjadi relawan antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan jajaran pimpinan militer dan kepolisian setempat.
Pada pertengahan November Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menjadi orang pertama yang siap disuntik vaksin Covid-19. Hal senada juga disampaikan para pejabat negara hingga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Kemudian menjadi terkesan aneh jika dai sekondang Aa Gym harus menyerukan Jokowi harus disuntik pertama vaksin baru diberikan kepada rakyat. Pernyataan pendukung Anies Baswedan ini terasa aneh. Apalagi disampaikan Rabu kemarin. Bukankah Jokowi sudah menyatakan diri sejak lama?
Jokowi sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menjalani tes pertama vaksin Covid-19. Keputusan Jokowi ini, tentu saja tidak meniru PM Singapura. Atau ingin membandingkan dengan PM Brasil Jair Bolsonaro yang menolak vaksin pertama.
Presiden Jokowi juga menyatakan gratis vaksin bagi seluruh penduduk Indonesia. Tentu komitmen ini wajar saja. Banyak negara juga melakukannya. Jadi bukan hal yang istimewa. Sudah menjadi kewajiban negara melindungi setiap warganya. Termasuk dalam kesehatan di tengah pandemi yang merupakan bencana nasional non alam ini.
Saat ini, pemerintah tengah menunggu rekomendasi BPOM. Termasuk mengenai kehalalan dari produk Tiongkok ini dan vaksin-vaksin lainnya. Andaikan, mengandung unsur haram, tentunya ada solusi manfaat dalam situasi seperti saat ini.
Pemerintah juga telah menetapkan jenis vaksin yang layak digunakan di Indonesia. Ada enam jenis yaitu produksi Bio Farma, Aztra Zeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.
Jika pemerintah baru mengimpor Sinovac dalam jumlah 1,2 juta dosis telah masuk dan akhir bulan ini 1,8 juta dosis tentu karena kesediaan di pasar dan jumlah tersebut yang dipesan sejak tengah tahun ini.
Pemerintah juga telah memesan dalam bentuk bahan baku yang akan diolah pabrik obat nasional mulai awal tahun depan.
Seiring dengan perkembangan penelitian, diyakini akan makin banyak varian vaksin dalam waktu-waktu mendatang. Dengan demikian, kontroversi kenapa Sinovac yang dipilih tentu hanya akan membuang-buang energi. Keran impor vaksin terutama dari enam produsen di atas tentu akan terbuka lebar.
Suntik vaksin masih akan memakan waktu. Hingga kita mendapat gilirannya. Jumlah penduduk Indonesia tidak sekecil di Singapura atau negara-negara di Eropa. Satu-satunya cara hanyalah dengan disiplin menerapkan 3 M.
Suatu hal yang miris, adalah rencana PA 212 yang menggelorakan aksi 1812. Bahkan mereka mengundang peserta kerumunan yang yang terjadi dalam penjemputan Rizieq Shihab di Bandara Soeta, termasuk di Tebet, Megamendung, dan Petamburan untuk berkumpul Jumat besok.
Mereka menuntut pembebasan Rizieq Shihab dan pengusutan 6 laskar yang tewas. Bukankah hal itu sudah diproses hukum? Apakah harus melalui tekanan massa dengan mengorbankan aspek yang lebih utama saat ini yaitu kesehatan?
Jadi setelah Jokowi tes perdana Covid, Vaksin pun diberikan cuma-cuma, masihkah kita memperberat keadaan dengan kerumunan-kerumunan, biang penularan virus mematikan ini?
