HANYA perlu dua pekan KPK mengobrak-abrik kabinet Presiden Joko Widodo. Setelah penjemputan Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo, Jumat (27/11), penyidik menerima penyerahan diri Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Mingu (6/12) dini hari.
Dua menteri dari dua partai besar Gerindra dan PDIP ditangkap KPK. Selama ini, KPK Â dituding melempem akibat revisi beleid lembaga antirasuah itu. Firli Bahuri sang ketua KPK pun kian diperhitungkan dalam percaturan pemilihan Kapolri, awal 2021.
Korupsi yang dilakukan Edhy dan Juliari tergalong fenomenal. Dari segi jumlah uang yang ditilep. Angkanya bisa membuat mengelus dada. Jika tidak disetop KPK lewat operasi mempermalukan itu.
Bantuan rakyat untuk penanggulangan Covid-19, itu terjadi pungutan Rp 10 ribu dari setiap bansos bernilai Rp 300 ribu. Total anggaran sekitar Rp 5 triliun. Meski yang diamankan sekitar Rp 18 miliar. Namun potensi uang korupsi bisa mencapai Rp 166 miliar.
Demikian pula di kementerian Edhy. Ada rekening penampungan bagi para eksportir benih lobster yang melakukan ekspor. Monopoli satu pintu eksportir dengan ketentuan Rp 1.800 per ekor. Uang yang sudah terkumpul mencapai Rp 9,8 miliar. Bayangkan jika, tidak terungkap.
Selain kerugian negara, kedua kasus ini memberi efek besar dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bansos merupakan persoalan maha penting saat ini di tengah pandemi Covid-19. Rakyat susah dan menggantungkan harapan pada pemerintah. Bansos menjadi salah satu alternatif rakyat bertahan hidup.
Penyaluran bansos menjadi sarana strategis negara hadir pada rakyatnya. Apalagi di suasana bencana non alam ini. Ketika bansos itu dipalak untuk kepentingan pribadi. Tentu ini merupakan kejahatan yang sangat menyakitkan rakyat.
Presiden Jokowi tentu bisa merasakan susahnya rakyat. Mungkin karena ia pernah berangkat dari keluarga susah. Namun apakah demikian dengan Julian? Uang Rp 10 ribu yang dipreman oleh jajarannya bukan jumlah kecil di masa pandemi ini. Uang palak  bernilai 1 liter beras bisa membuat satu keluarga bisa bertahan hidup.
Kemensos adalah unjung tombak program sosial pemerintah yang bersinggungan langsung dengan user dalam hal ini rakyat. Tentunya luka hati rakyat lama akan tersembuhnya akibat ulah mengebiri bantuan kemanusian itu.
Di sini lah, Jokowi dibuat babak belur. Jokowi sudah wanti-wanti sejak awal untuk hati-hati mengenai penggunaan bansos tersebut.
Kemudian, orang pun bisa mempertanyakan kepemimpinan Jokowi. Jokowi dianggap salah pilih orang dalam penempatan menteri. Pasti ini menggerus kepercayaan kepada Jokowi yang sebelumnya diharapkan bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Demikian pula Jokowi dibuat babak belur oleh Edhy Prabowo. Arus masyarakat umum bukan nelayan sebenarnya menolak ekspor benih lobster ini. Masyarakat lebih pro pada Susi Pudjiastuti dalam menjaga sumber daya dan kedaulatan laut. Salah satu kebijakannya menyetop ekspor benur tersebut.
Namun, Jokowi melalui Edhy telah mengubah haluan Pudji. Susi selama ini sebagai pendobrak dan hero. Legalitas ekspor benur yang berujung kasus pidana tersebut tentunya mengurangi kredibilitas Jokowi dalam memimpin pemerintahan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi seksi setelah ditangan Susi. Korupsi  memalukan di kementerian itu menjadikan citra Jokowi babak belur.
Tentunya kondisi kurang menguntungkan ini akan menjadi tsunami kedua bagi Jokowi jika tidak segera diambil alih. Pergantian menteri yang kompeten menjadi solusi. Tujuannya, untuk membalik keadaan agar citra kabinet dan Jokowi kembali pulih.
Bila perlu Jokowi mengambil menteri bukan dari kalangan partai. Namun, menempatkan orang yang mempunyai kredibilitas mumpuni. Jokowi Perlu gerak cepat untuk menyelamatkan sebelum citranya lebih karam.
Bila memungkinkan calon tersebut memiliki terobosan melebihi apa yang dilakukan mantan Menteri Susi. Di Kementerian Sosial bila memungkinkan ditempatkan orang yang tidak mengenal kata kompromi. Sosok yang tidak memikirkan diri sendiri tetapi semata untuk rakyat. Adakah mereka?
