Salah satu tokoh nasional yang pernah menjadi penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai Pilpres 2019 diwarnai korupsi intelektual dan korupsi material.
Hahamahua menyebutkan hal itu saat memberikan sambutan dalam tasyakuran milad ke-75 sekaligus deklarasi Partai Masyumi, Sabtu 7 November 2020 lalu.
"Pilpres yang terakhir, yakni 2019 terjadi political corruption, intelectual corruption dan material korupsi yang luar biasa," kata Hehamahua.
Hal itu menunjukkan adanya upaya mendelegitimasi keputusan dari sidang Mahkamah Konstitusi yang sudah mengetok palu menolak gugatan kubu Prabowo. Tetap memberikan  kemenangan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin seperti diputuskan KPU.
Contoh pernyataan tersebut adalah bentuk-bentuk dari 'Trump Indonesia' yang tampaknya tidak bisa menerima fakta. Pemikiran yang statis, untuk bisa mengakui kekalahan masih banyak dalam benak sebagian para pendukung Prabowo yang kecewa atas kemenangan kedua Jokowi.
Upaya untuk merongrong penguasa terus dibangun. Seperti Obama bilang bahwa masyarakat telah beralih dari 'tidak setuju' menjadi suatu kebencian kepada orang lain. Bahkan, membenci kepada kelompok lain yang bukan merupakan bagian dari kelompoknya.
Seperti halnya ada tokoh yang kebetulan masuk kasta kelas satu dalam keagamaan selalu membangun narasi bahwa pemerintah yang sah telah melakukan kriminalisasi ulama. Membenturkan pemerintah dengan iman mayoritas sangatlah berbahaya bagi kehidupan kebangsaan.
Ulama termasuk habib dan ustaz adalah sosok yang selalu mendapat tempat di hati seluruh umat. Diperciknya api kebencian dalam masyarakat bahwa telah terjadi kriminalisasi ulama adalah upaya menabur benih untuk merongrong pemerintah.
Anehnya, ulama yang meniupkan kebencian tersebut kadang dalam tutur kata jauh dari etika. Bagaimana mungkin seorang ulama mendoakan pemimpin berusia pendek? Bagaimana seorang ulama yang berdarah nabi bisa berbicara l****?
Banyak orang menyarankan pemerintah agar merangkul kalangan mereka sehingga bisa beralih dalam satu frekuensi dengan pemerintah. Jokowi berhasil menggaet Prabowo tetapi apakah bisa kembali menarik gerbong-gerbong yang sempat tercecer dari kereta Prabowo?
Seperti Rizieq Shihab yang meminta syarat dilepaskannya semua tahanan terkait dengan upaya teroris seperti Abu Bakar Baasyir, kemudian deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Hal itu, Â merupakan suatu yang tidak mungkin dalam kaca mata hukum.
