Dalam dunia kebijakan publik, ada banyak model yang digunakan untuk memahami dan membimbing proses pembuatan kebijakan. Masing-masing model memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang unik. Namun, pertanyaannya adalah, manakah model kebijakan publik yang paling baik? Dan model apa yang paling cocok diterapkan di Indonesia? Yuk, kita telusuri beberapa model utama dan relevansinya bagi Indonesia.
1. Model Institusional
Model ini berfokus pada peran lembaga formal dalam pembuatan kebijakan. Hubungan Kebijakan Publik dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi Kebijakan Publik kecuali jika diformulasi, implementasi, dan didorong oleh lembaga pemerintah. Menurut Thomas Dye, lembaga pemerintahan memberikan tiga ciri utama Kebijakan Publik : 1) Legitimasi, 2) Universalitas & 3) Paksaan. Kebijakan Publik sendiri adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah: Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Kebijakan dianggap sah jika berasal dari institusi yang memiliki kewenangan hukum. Di Indonesia, model ini tampak jelas dalam pengambilan keputusan oleh lembaga seperti presiden, DPR, kementerian, atau pemerintah daerah. Namun, model ini sering terhambat oleh birokrasi yang lambat dan kurangnya fleksibilitas dalam merespons perubahan cepat di masyarakat.
2. Model Elit-Massa
Model ini mengasumsikan bahwa kebijakan dibuat oleh elit yang memegang kekuasaan, sementara massa hanya mengikuti atau menerima kebijakan tersebut. Pada model ini, masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi agenda kebijakan, sementara birokrat hanya berperan sebagai mediator informasi dari atas ke bawah. Elit politik cenderung mempertahankan status quo, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat konservatif, incremental, dan berbasis trial & error.
Dalam konteks Indonesia, model ini sering terlihat dalam kebijakan yang diputuskan oleh kelompok tertentu tanpa keterlibatan masyarakat luas. Walaupun efektif untuk pengambilan keputusan cepat, model ini cenderung mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpuasan publik.
3. Model Inkremental
Model ini menekankan perubahan kecil dari kebijakan yang sudah ada. Model pembuatan kebijakan publik ini didasarkan pada membandingkan keberhasilan secara terbatas dari keputusan masa lalu. Pendekatan ini mengurangi risiko karena fokus pada penyempurnaan kebijakan sebelumnya. Di Indonesia, model ini relevan untuk isu yang membutuhkan stabilitas, seperti reformasi administrasi atau pendidikan. Namun, model ini kurang efektif untuk masalah yang membutuhkan transformasi besar dan mendasar.
4. Model Group/Kelompok
Model kelompok berkebalikan dengan model elitis, dimana tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan kebijakan publik sehingga merefleksikan negosiasi dan kompromiyang dicapai sebagai hasil kompetisi kelompok-kelompok. Model ini menyoroti interaksi antara kelompok-kelompok kepentingan dalam memengaruhi kebijakan publik. Indonesia, dengan keberagaman kelompok kepentingannya, sangat cocok untuk model ini. Namun, model ini berisiko jika kelompok yang lebih berkuasa mendominasi proses, mengabaikan kelompok yang lebih lemah.
5. Model Sistem
