“Yang juga tidak kalah penting adalah melibatkan publik, baik masyarakat dan media, serta penggunaan teknologi dan media sosial untuk membangun kontrol layanan birokrasi yang memadai. Peran media juga bukan sekadar mengontrol tetapi menjadi alat vital dalam membangun wacana tentang birokrasi yang ideal dan yang seharusnya tanpa lelah,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa membayangkan perubahan drastis dalam skala masif dalam waktu singkat mungkin tidak adil bagi Jokowi-JK. “Yang pasti, di tingkat kementerian, menteri-menteri harus memahami soal bagaimana mereformasi birokrasi di lingkungan kementriannya sambil berperan secara bertahap dalam membangun reformasi birokrasi dalam skala yang lebih masif dan merata,” pungkas DR Jonatan. (*)
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!