Pemilu 2024 Curang?

     Mahfud MD saat masih menjabat Menkopolhukam, pernah menyebutkan bahwa setiap pemilu "pasti" ada kecurangan, baik pasca Reformasi maupun di era Orba, hanya pola-nya saja yang berbeda. Hal itu disebutkannya pada momen sekolah Demokrasi yang diadakan oleh LP3ES   ( media Indonesia 24 juni 2022)..

      Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, dimana Capres-nya adalah Prabowo, tuduhan curang diteriakkan sedemikian lantang dari kubu Prabowo. Malah pada bulan Mei 2019 itu, sempat terjadi dua kali kegaduhan yang cukup besar dan meresahkan masyarakat. Dalam tuduhannya, pihak Prabowo menyatakan telah menemui beberapa kecurangan yang dilakukan oleh kontestan lawan.

     Pertama, penyalahguna-an Anggaran belanja Negara dan program kerja Pemerintah. Kala itu, Jokowi menaikkan gaji perangkat desa, PNS, TNI dan polisi sebelum pencoblosan. Juga menyebarkan bantuan sosial ketengah warga miskin sebelum hari pemungutan suara. 

     Pertanyaan-nya, apa bedanya di pemilu 2024 saat Mensos Tri Rismaharini di abaikan oleh Presiden Jokowi. Bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai ( BLT) yang biasanya dikelola oleh Mensos, kini digelontorkan langsung lewat tangan Jokowi ke Masyarakat miskin. Apalagi diketahui bahwa pemberian bansos itu diberikan langsung dari tangan Presiden dan bukan dari Mensos, lucunya pula diberikan pada kantong-kantong padat dimana pendukung 03 berada. 

     Cawe-cawenya Jokowi bahkan diperkental oleh Mendag Zulhas yang menegaskan bahwa bansos itu adalah pemberian Jokowi dan sepatutnya penerima bansos harus memenangkan Prabowo dan Gibran. Dan sepertinya soal bansos dan sejenisnya bukan barang baru lagi, di pemerintahan SBY pun soal itu pernah terjadi. 

     Kala itu,  KPK pernah merekomendasikan pada pemerintahan SBY hal penggunaan dana  bansos pada pelaksanaan pemilu. Dan SBY menyambutnya dengan positif, bahwa beliau akan merespon rekomendasi tersebut secepatnya, bahkan beliau menambahkan dan setuju bahwa hanya Kemensos yang berhak mengelola bansos maupun BLT (detikNews-1/4/2014 ). 

     Kedua,  pengondisian hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU selalu penyelenggara pilpres, menurut Prabowo, banyak temuan kasus anggota penyelenggara pemilu tingkat bawah yang mengubah hasil perhitungan suara, baik dari level kecamatan, kabupaten kota, hingga Provinsi. 

     Ketiga, tidak netralnya Negara dan intelijen.  Contoh lain adalah ketika Kepala BIN saat itu, Budi Gunawan hadir dalam suatu acara yang digelar PDI-Perjuangan. 

     Lalu, apa bedanya di pilpres 2024 ini? 31-mar-2022, Perludem pernah mengkritik sejumlah kepala desa yang menyatakan dukungan agar Presiden Joko Widodo kembali menjabat priode ketiga. 

     7-nov-2023, Seusai pertemuannya dengan Jokowi Ketua Umum Apdesi Sutawijaya berkomentar : seperti anak dan orangtua (detik. news). Dipertemuan itu juga dibahas perpanjangan masa jabatan kepala desa. 

      Dan di pilpres 2024 ini, beredar isu bahwa ada sekian kepala desa yang mendapat " tawaran barter " atau tepatnya intimidasi halus,  mereka harus mendukung paslon tertentu atau " dosanya " bakal diseret kepermukaan.