Pengaruh Green Economy dalam Menghadapi Resesi di Indonesia

          Saat ini, Indonesia mengalami masa perekonomian pasca adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemic COVID-19 itu sendiri, menyebabkan perekonomian di Indonesia menurun. bisa dilihat dari beberapa faktor, misalnya Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) yang turun, hilangnya kesempatan kerja di masyarakat, yang pada akhirnya daya dorong pembeli menurun. Di situasi tersebut, pemerintah akhirnya menaikkan anggaran subsidi terutama subsidi BBM dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan terus

meningkat. Adanya kenaikan subsidi tersebut secara terus menerus, akan membawa dampak negatif menurut para penyelenggara negara yang berwenang. Akhirnya pada Kuartal keempat tahun lalu, Indonesia menaikkan harga BBM Pertalite naik menjadi Rp 10.000/liter, harga Solar Subsidi naik menjadi Rp 6.800/liter, dan Pertamax naik menjadi Rp 14.500/liter.

          Permasalahan lainnya yang dihadapi Indonesia baru-baru ini ialah ketegangan permasalahan Russia-Ukraina. Adanya permasalahan ini sangat berdampak bagi Indonesia, terutama di sector perdagangan. Menurut pengamat ekonomi di Universitas Jember, Adhitya Wardhono, adanya konflik Rusia-Ukraina sangat berdampak di sector perdagangan dikarenakan Indonesia sendiri masih mengimpor bahan bahan yang di-ekspor oleh Ukraina seperti gandum dan oleh Rusia sendiri, Indonesia masih mengimpor besi dan baja. Sementara itu, 56 persen dari 88 persen ekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina adalah minyak sawit mentah. Dengan begitu, bila ada konflik dari dua negara tersebut, akan berimbas kepada Indonesia melalui lonjakan harga pangan, lonjakan harga energi, serta supply shock dalam perdagangan internasional Indonesia. Bila hal-hal seperti ini terus akan terjadi di masa yang akan datang, ini akan mengakibatkan penurunan perekonomian yang sehingga akan menyebabkan adanya resesi di Indonesia.

          Resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai

negatif selama dua kuartal berturut-turut. Salah satu cara untuk memperbaiki adanya masalah-masalah ekonomi di atas, yang dapat menimbulkan resesi di Indonesia, salah satu caranya adalah dengan penguatan ekonomi melalui metode green economy.

Pengertian dan Penerapan Green Economy

          Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan . Untuk menanggulangi terjadinya resesi, bila berkaca dari penanganan COVID-19 kemarin, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal serta pengembangan dalam metode green economy. Salah satu contoh green economy untuk menghadapi masalah-masalah di sini ialah dengan pengembangan jumlah UMKM di Indonesia. Sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah pelaku usaha paling dominan di Indonesia, yang menjadikannya sebagai pendorong ekonomi Indonesia. UMK ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, yang menunjukkan peningkatan ekonomi negara (Widyastuti, Nuswantoro, & Sidhi, 2016).

          Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada 64,2 juta pelaku UMKM, atau 99,99 persen dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pelaku usaha mikro menyumbang 98,68 persen dari total pelaku usaha, dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen. Sementara sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen. Karena jumlah UMKM (terutama usaha mikro) yang besar dan daya serap tenaga kerja yang tinggi, data di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat. Sektor ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia setiap tahunnya. Karena jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya, secara tidak langsung pengangguran juga akan berkurang. Digitalisasi UMKM dapat membantu pertumbuhan ekonomi hijau dengan

memanfaatkan hasil market intelligence untuk mengembangkan produk. Ini dapat berdampak pada pertumbuhan UMKM di bidang teknologi (Wijoyo, 2020). Dua konsep yang dapat dilakukan dalam digitalisasi UMKM ini adalah Fintech berbasis Payment Gateway dan Digital Marketing.

Peran Digital Teknologi terhadap Perekonomian

          Fintech adalah evolusi dari kombinasi jasa keuangan dan teknologi, yang mengubah cara bisnis konvensional menjadi lebih modern (Lestarietal, 2020). Karena fintech akan terus melakukan inovasi teknologi, pembayaran transaksi akan menjadi sangat aman bagi pelaku usaha. Payment gateway adalah alat pembayaran online yang digunakan oleh para penyedia untuk menjelaskan dan memverifikasi informasi yang diperlukan untuk melakukan transaksi (Kurniawan et al., 2018). Diharapkan dengan konsep ini, bisnis kecil dan menengah (UMKM) akan lebih mudah bertransaksi dan menjaga peredaran jumlah uang yang beredar agar tidak menimbulkan inflasi .

          Perlu kita ketahui bahwa media sosial(Instagram,Linkedin,Tiktok dsb),dan periklanan online (Facebook Adsense,Google adsense dan Youtube adsense),SEO (Search Engine Optimization). Pemasaran berbasis digital marketing membuat produsen lebih mudah dalam mengestimasi Return Of Investment (ROI). Tak heran penerapan kebijakan digitalisasi UMKM ini, bisnis ini akan berusaha untuk menjadi lebih kompetitif di pasar atau bahkan menjadi pelaku utama dalam ekonomi digital. Selain itu, kami berharap kebijakan ini akan mengubah sektor UMKM Indonesia menjadi Indonesia 4.0. Selain itu, di pasar persaingan bebas saat ini, UMKM Indonesia dapat memperluas jangkauan mereka ke pasar regional sehingga penambahan PDB bisa juga meningkat dan akan banyak pemasukan baik dari investasi, valuta asing ,nilai kurs , ekspor dan lain - lain dimana bisa menambahkan PDB suatu Negara.

          Kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM. Kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menangani pandemi dengan mengubah batasan defisit anggaran 3% dari PDB, dan mengalokasikan ulang APBN pada sektor yang berdampak besar pada perekonomian makro seperti pada sektor kesehatan, pengamanan sosial, insentif pajak dan stimulus UMKM. UMKM yang menjadi salah satu sektor penyumbang PDB terbesar harus dilakukan transformasi dengan pengenalan teknologi digital pada kegiatan bisnis (Darmastuti et al,

2021). Inflasi terjadi akibat terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar. Untuk dapat mengurangi dampak inflasi maka bank sentral dapat mengambil kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga. Tingkat

suku bunga akan menyesuaikan dengan besaran inflasi. Peningkatan inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga ikut meningkat (Mankiw, 2016).

         Resesi tahun 2023 karena beberapa alasan, termasuk inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, dan konflik Rusia-Ukraina.Tidak adanya persiapan di banyak negara dapat menyebabkan resesi akibat guncangan ekonomi yang mendadak.Karena suku bunga yang terus meningkat, beban bunga utang baik bagi masyarakat maupun perusahaan meningkat. Selain itu, hutang luar negeri meningkat lebih dari yang diantisipasi karena mata uang negara berkembang terdepresiasi dibandingkan dengan dolar AS. Agar ekonomi tetap stabil dalam kondisi inflasi yang tinggi, pekerja dan UMKM dapat menerima insentif pajak. Ini dapat mempertahankan daya beli masyarakat walaupun harga barang menjadi mahal karena inflasi.Jika gaji pekerja meningkat, mereka dapat membeli lebih banyak barang atau barang dengan kualitas lebih baik.

Perputaran uang dapat tetap terjaga walaupun inflasi menyentuh angka sekitar 6%.terus dapat berputar dan tingkat produksi tetap meningkat setiap triwulan. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III berada di kisaran 5%. Ekonomi Uang dapat tetap bergerak,perlu kita ketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada September 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0 hingga 1%. jadi disini masih bisa dibantu oleh beberapa kebijakan fiskal yang mampu menekan adanya inflasi. Kebijakan fiskal dapat membantu menekan inflasi dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. 

Efektivitas Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Mendorong Digitalisasi

          Salah satu kebijakan fiskal yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong digitalisasi UMKM. Berikut adalah beberapa cara digitalisasi UMKM dapat membantu menekan inflasi antara lain seperti ,Pertama Meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi Dengan cara digitalisasi, UMKM dapat mempercepat proses produksi dan distribusi produk, sehingga mengurangi biaya produksi dan distribusi, sehingga harga produk menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Kedua Meningkatkan daya saing UMKM dengan adanya

digitalisasi dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan menawarkan harga yang lebih kompetitif.ketiga Meningkatkan transparansi harga UMKM yang memiliki digitalisasi dapat secara jelas menunjukkan harga produk mereka kepada konsumen. Hal ini dapat mendorong persaingan yang sehat antara UMKM dan mencegah praktik monopoli harga. keempat dengan Meningkatkan akses keuangan, digitalisasi memungkinkan UMKM untuk memperoleh akses keuangan yang lebih mudah dan murah. Ini dapat membantu mereka berkembang dan meningkatkan produksi. kelima dengan Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan,UMKM dapat meningkatkan keuntungan dan menghemat biaya dengan menggunakan digitalisasi untuk mengelola keuangan mereka lebih cepat dan mengurangi biaya administrasi.

          Pemerintah dapat mendorong digitalisasi UMKM dengan memberikan insentif dan dukungan kepada UMKM untuk mengadopsi teknologi digital. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas harga. Ditunjukkan bahwa memberikan insentif pajak kepada UMKM dapat membantu menjaga tingkat PDB dan pengangguran. Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) menyumbang 60% dari PDB dan 95%

penyerap tenaga kerja, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor ini jika krisis global mempengaruhinya. Dengan bantuan insentif ini, biaya UMKM berkurang dan keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk mempertahankan tingkat produksi meskipun inflasi membuat biaya produksi menjadi mahal. Sebaliknya, UMKM dapat memanfaatkan insentif ini untuk menggaji karyawan, yang akan mencegah PHK.

          Belanja masyarakat, produktivitas UMKM, dan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh insentif pajak. Namun, ada pengaruh lain terhadap perpindahan modal selain pengaruh tersebut. Suku bunga negara maju yang terus naik membuat investasi di dalam negeri menjadi kurang menarik. Meskipun BI memiliki kemampuan untuk menaikkan suku bunga melalui kebijakan moneter, Kemenkeu memiliki kemampuan untuk memberikan insentif pajak kepada investor asing melalui kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan investasi ke dalam negeri. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi asing dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah harus terlibat dalam menjaga kondisi

pertanian. Indonesia harus meningkatkan sektor pertaniannya sendiri dan mengurangi ketergantungannya pada impor. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat melakukan banyak hal, seperti menyediakan pupuk murah, membuka lahan untuk food estate, dan melakukan penelitian tentang varietas tanaman unggul.

          Agar sektor pertanian dapat berkembang lebih cepat, kebijakan fiskal perpajakan dapat diterapkan. memberi insentif atau pemotongan pajak kepada rantai pasokan yang membutuhkan pupuk, bibit, atau peralatan pertanian. Selain itu, pajak hasil pertanian juga dapat diberikan insentif pajak. Dengan adanya program ini, diharapkan kualitas produk pertanian meningkat dan minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian meningkat. Memotong pajak rantai pasok harus mempertimbangkan manfaat dan biaya. Karena kebutuhan pupuk saat ini bergantung pada impor, harga pupuk menjadi lebih tinggi daripada harga normal di tengah guncangan ekonomi global. Dengan naiknya harga pupuk impor, beban petani semakin berat. Oleh karena itu, keringanan bea masuk untuk pupuk diberikan untuk memungkinkan distributor mengurangi biaya dan petani mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah.

Penguatan Penerapan Green Economy dan Dampaknya terhadap Perekonomian

         Sama halnya dengan UMKM, pajak hasil pertanian juga dapat diberikan insentif pajak. Para petani dapat menggunakan pengurangan pajak ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka atau untuk membeli pupuk, bibit, dan peralatan. Namun, peningkatan kesejahteraan dan pembelian persedian dapat meningkatkan produktivitas petani, meskipun tidak langsung meningkatkan produksi pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan akan lebih kuat daripada krisis global. Ini juga berlaku untuk masalah kesehatan global. Pada presidensi G20 kemarin, topik utama adalah penguatan arsitektur kesehatan global. G20 segera mengatakan bahwa WHO harus menjadi lebih kuat dan bertaring, dan bahwa solidaritas dan keadilan harus menjadi pilar utama kesehatan global. Ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi industri kesehatan, kerja sama riset dan transfer teknologi yang lebih kuat, dan akhlak yang lebih baik. Selain itu, TRIPS Waiver harus memperluas aksesnya ke pelayanan kesehatan seperti perawatan dan diagnosis.

          Program ini berfokus pada kebutuhan kesehatan publik dan ketidaksetaraan akses terhadap solusi medis di negara berkembang. Kedua, pembiayaan kesiapsiagaan pandemi yang telah dibuat oleh Dana Intermediasi Keuangan dan ketiga, tata kelola kesehatan global. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pandemi yang lebih baik dan didorong oleh prinsip solidaritas dan kesetaraan harus menjadi landasan tata kelola kesehatan global yang akan datang. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah transisi energi berkelanjutan---juga dikenal sebagai transisi energi berkelanjutan---yang secara langsung dilaksanakan oleh Energy Transitions Working Group (ETWG). Akses, teknologi, dan dana adalah tiga fokus utama program.

          Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab penting untuk mendorong pemanfaatan energi bersih. Karena negara-negara ini menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global, Indonesia telah berkontribusi pada forum G20 untuk mendorong kerja sama global dalam penerapan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi. Presiden Joko Widodo juga berjanji untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Selain itu, pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram karbon C02e. Selain itu, rencana pemanfaatan, penggunaan, dan penyimpanan karbon (CCUS) dirancang untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, membatasi flaring rutin, mengoptimalkan penggunaan gas bumi untuk rumah tangga dan transportasi, dan mengurangi emisi karbon.

         Digitalisasi UMKM dan insentif pajak telah berlangsung, sementara Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dan Transisi Energi Berkelanjutan mulai dipersiapkan. Adanya Fintech berdasarkan Payment Gateway dan Digital Marketing memungkinkan UMKM untuk menerapkan digitalisasi. Kebijakan fiskal yang memberikan insentif perpajakan untuk pupuk dan pajak hasil pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan.Program yang berfokus pada distribusi kebutuhan kesehatan publik, pembiayaan kesiapan pandemi, dan tata kelola kesehatan global meningkatkan arsitektur kesehatan global.Transisi energi berkelanjutan berkonsentrasi pada akses, teknologi, pendanaan, implementasi pajak karbon, dan perencanaan implementasi karbon. Kami menyarankan agar pemerintah menyebarkan informasi kepada masyarakat luas tentang ancaman resesi tahun 2023 dan gagasan ekonomi hijau. Terutama terkait dengan digitalisasi UMKM, pemerintah diharapkan dapat membina dan memberikan pelatihan tentang bagaimana bisnis digital berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Newswire. (2022). Dampak Perang Usia Vs Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia. Diakses pada 27 Oktober 2023, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220306/9/1507157/dampak-perang-rusia-vs-ukraina-terhadap-perekonomian-indonesia

Febrina, Sylke. (2022). 2 Alasan Mendesak Harga Pertalite cs Harus naik. Diakses pada 27 Oktober 2023, dari https://finance.detik.com/energi/d-6270676/2-alasan-mendesak-harga-pertalite-cs-harus-naik#google_vignette

Kementrian ESDM. (2021). Mengenal Lebih Dalam Langkah Aplikasi Ekonomi Hijau di Indonesia. Diakses pada 27 Oktober 2023, dari
https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/seputar-ppsdma/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia

ITSNews. (2022). Ancaman resesi 2023 UMKM bisa jadi solusi jitu. Diakses pada 27 Oktober, 2023 dari https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/

Juned dkk. (2021). COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari https://www.jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/148

Heliany, I. (2021, March). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. In Prosiding Seminar Stiami (Vol. 8, No. 1, pp. 15-21).

Bachtiar, A. (2022). Krisis Ekonomi Dunia 2022. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, 18(2).

Bank Indonesia. (2023). Inflasi September 2023 Tetap Terjaga. Diakses pada 31 Oktober 2023, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2526623.aspx

Bank Indonesia. (2023). Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III. Diakses pada 31 Oktober 2023, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LKM-Oktober-2023.aspx

Kemenkeu. (2023). Kebijakan Fiskal 2024 Diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Diakses pada 31 Oktober 2023, dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kebijakan-Fiskal-2024-Diarahkan-untuk

PENULIS:

1. Ghina Maharani (Economic '22) Public Relation Departement ECOFINSC 2023

2. Sobri Hidayat (Economic '22) Public Relation Departement ECOFINSC 2023