Polemik Data Intelijen Partai Politik Dimiliki oleh Presiden

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa, Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan suatu lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas untuk memberikan suatu informasi (produk) intelijen yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Dapat diartikan bahwa dalam perspektif pemerintahan tingkat pusat terdapat suatu organ struktural yang memiliki fungsi sebagai badan intelijen, yang memberikan produk intelijen kepada penyelenggara negara guna kepentingan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terkait juga dengan pengambilan suatu keputusan oleh pimpinan nasional

Kisruh Statment Presiden Memiliki Data Intelijen Partai Politik

Jokowi, Presiden Indonesia, telah menyatakan bahwa ia sangat memahami seluk beluk partai politik (parpol). Selain itu, Jokowi juga memiliki informasi yang diperoleh dari sumber-sumber intelijen mengenai orientasi partai-partai politik. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas Jokowi pada Sabtu (16/9/2023) di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat. Pada awalnya, Jokowi menyampaikan keinginannya agar Indonesia berkembang menjadi negara yang sukses.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," ujar Jokowi. Presiden juga mengetahui informasi secara lengkap dari lembaga pembantu Presiden yang melaporkan laporan intelijen. 

"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya," Pungkasnya. 

Hal ini tentu menjadi polemik di masyarakat karena statment yang dikeluarkan kepala negara ini menimbulkan perdebatan, dan selalu menjadi perbincangan di tengah-tengah pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun 2024. 

Banyak partai yang menyayangkan statment tersebut dikeluarkan oleh kepala negara di depan umum, terutama partai yang menjadi antithesis atau Oposisi pemerintahan saat ini. Namun berbeda dengan partai pengusung Jokowi, PDI-P yang justru mewajarkan hal tersebut karena informasi intelijen memang harus dilaporkan kepada Presiden selaku panglima tertinggi.

Wajar Sebagai Kepala Negara

Bagi PDI-P, klaim Jokowi terkait data intelijen partai ini merupakan hal yang wajar. "Tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan, baik itu ada BIN, ada intelijen kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," kata politikus PDI-P Masinton Pasaribu, Menurut Masinton, hal ini adalah konsekuensi logis dari jabatan Jokowi sebagai kepala negara. Ia juga menganggap wajar jika lembaga intelijen menyampaikan data tersebut kepada presiden.

Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Said Abdullah meyakini bila data intelijen yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan disalahgunakan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi.