Demontrasi Damai 4 November 2016: Para Aktor Penunggang Kuda Politik

Mengacu pada catatan sejarah, Indonesia mengalami kehidupan politik yang demokratis hanya pada periode demokrasi liberal, mulai tahun 1950 ampai tahun 1959. Masa yang pendek itu bisa terjadi karena ada kelemahan dalam kehidupan social ekonomi dan infrastruktur di masa itu. Masa sesudahnya, Demokrasi Terpimpin  sampai era Soeharto pun bisa dikatakan  tidak ada tanda-tanda kehadiran kehidupan politik yang demokratis.

Dengan situasi yang demikian, maka wacana tentang  kaitan antara Islam dengan  politik-demokrasi  hanya `spekulatif `sifatnya, sebab tidak  tertransformasikan dan tidak termaterialisasikan dalam kehidupan nyata. Namun, wacana tersebut, bagaimanapun, masih memiliki manfaat, sebab paling tidak  bisa menjadi intellecttual exercises yang kelak akan berguna.

Seperti yang dilakukan oleh para pemikir Islam Indonesia masa kontemporer, intellecttual exercisesseperti demikian bisa menjadi jembatan bagi hubungan Islam dan Negara pada masa itu, dimana  keduanya  terkesan antagonisitic dan hostile ( bermusuhan ) dengan segala implikasinya. Pada era 1970-1980an, sebagai sebuah kebetulan sejarah, pelatihan intelektual yang demikian, telah menampakkan adanya transformasi pemikiran dan praktik politik Islam yang berkesesuaian  dengan semangat dan struktur kehidupan politik yang demokratis.

Pandangan ini juga ditandai dengan perubahan cara pikir, dimana isi lebih dianggap penting daripada symbol, makna lebih dihargai daripada bentuk, dan karenanya ide-ide social politik Islam  yang lebih diterima kemudian bersifat universal, bukan lagi particular. Dengan demikian nuansa yang simbolik ideologis dapat dihindari. Maka, hanya praktik Islam dan pemikirannya yang telah tertransformasikan/terartikulasikan secara substansial yang akan lebih memiliki kesesuaian dengan  demokrasi.

Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan politik bangsa ini. Hal tersebut wajar sebab bahkan dalam kehidupan pribadi seorang indivudu sekalipun, nuansa spiritual dari  religi yang ia anut, sedikit banyaknya akan nampak dalam kesehariaannya. Karena itu dalam keseharian kehidupan bangsa Indonesia, nuansa spiritual ( Islam ) akan terpancar.

Terlebih dalam kehidupan politik. Segi kehidupan politik sendiri sering diartikan sebagai segi kehidupan yang bisa dijadikan sarana untuk meraih kekuasaan secara konstitusional ( namun kenyataannya, banyak pihak sering melalaikan kata konstitusional, sehingga motivasi meraih kekuasaan yang dijalaninya, dilakukan hanya demi kekuasaan itu sendiri, kalau perlu dengan cara-cara yang inkonstitusional alias menghalalkan segala cara, misalnya dengan menunggangi suatu aksi demonstrasi tertentu).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, arti kata  kata kekuasaan dan politik sering  dihubungkan satu sama lain. Namun, memang tidak mudah untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik, serta apa hubungan di antara keduanya.

Di Indonesia ini, tidak sedikit pihak yang memandang bahwa kekuasaan dapat diperoleh melalui politik. Atau dengan kata lain, politik adalah jalan untuk mencapai kekuasaan. Pandangan seperti itulah yang menyebabkan begitu banyak orang mendalami dunia politik hanya demi mendapatkan kekuasaan. Banyak aktor politik yang mengejar kekuasaan tanpa memahami apa sesungguhnya dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut,  patutlah dipertanyakan, dimanakah peran agama (Islam) dalam praktik-praktik politik yang tidak patut seperti itu? Bila dalam pembahasan diatas dikatakan bahwa tidak harus mengambil pola mekanis, melainkan dapat berhubungan melalui pola substansialis yang lebih berorientasi pada makna dan isi, maka pertanyaan berikutnya adalah pola substansialis seperti apa yang dipakai para politisi tersebut dan makna atau isi ( dalam ajaran Islam ) seperti apa yang mereka pakai? Mari, kita tanyakan pada kuda-kuda liar yang sedang merumput di padang rumput yang rumputnya selalu bergoyang itu.

SUMBER:

Bahtiar Effendy, “ Demokrasi dan Agama Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia” dalam Islam Negara dan Civil Society, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF      ( eds ), Jakarta, Paramadina, 2005.