Ketiga, adanya banyak kasus penyelewengan akan penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat oleh para oknum atau pejabat yang bertanggung jawab pada proses menjaga dan mengawal dana keuangan yang berasal dari masyarakat seperti kasus Asabri, Taspen, Asuransi Jiwasraya, Bapertarum dan masih banyak kasus lainnya.
Keempat, tidak adanya sosialisasi program Tapera (Bapertarum) secara lengkap, menyeluruh, berkesinambungan akan manfaat serta prospek keuntungan atau kerugian bila mengikuti program Tapera tersebut dalam jangka pendek, menengah dan panjang beserta skemanya.
Kelima, tidak adanya transparansi atau keterbukaan dalam pertanggungjawaban manajemen dan pengelolaan keuangan yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat umum.
Kesimpulan
Mencermati semua aspek manfaat, kerugian dan kasus penyelewengan pengelolaan keuangan yang di atas, hal yang membuat masyarakat enggan untuk menerima adanya Program Tapera yang memang ada niat baik dari Pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan agar program Sandang, Pangan dan Papan pada masyarakat Indonesia bisa terwujud merata adalah tidak adanya kepercayaan masyarakat (Public Trust).
Para Pejabat atau pihak manajemen yang mengelola dana keuangan masyarakat tidak amanah dalam mengemban dan menjaga keuangan rakyat yang dihimpun untuk dikelola.
Mereka juga tidak profesional, terampil dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga pundi-pundi uang rakyat yang dititipkan pada mereka.Â
Begitu banyaknya kasus penyelewengan dari para pengurus yang terjadi di lembaga yang mengelola dana masyarakat, hingga akhirnya menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat pada Program Pemerintah.
Untuk itu, bila ingin program Tapera berhasil dalam jangka panjang, pastikan semua hak dan kewajiban berjalan seimbang bagi seluruh anggotanya agar bisa menjadi sejahtera dan terwujud impian mereka untuk memiliki rumah idaman yang layak huni meskipun sederhana
Artikel ditulis untuk Kompasiana.com
