PPDB Berbasis Zonasi dalam Perspektif Seorang Pelajar

Setiap kebijakan pasti ada celah terjadinya kecurangan dalam praktiknya, begitupun dengan kebijakan mengenai penerimaan siswa baru berbasis zonasi ini.  Penghapusan 'kastanisasi' sekolah tak membuat orang-orang menghilangkan anggapan akan sekolah favorit.  Sebelum adanya sistem zonasi ini, desas desus mengatakan sudah banyak kasus sogok menyogok untuk masuk sekolah favorit milik pemerintah, lalu apakah kasus sogok menyogok yang banyak orang bicarakan akan terhenti juga dengan penggantian sistem dalam PPDB?

Aktivitas yang tak berintegritas seperti sogok menyogok mempunyai kesempatan yang besar untuk terjadi dalam sistem PPDB dengan zonasi ini.  Hal ini karena jumlah siswa yang ingin masuk sekolah favorit akan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.  Sebelum diberlakukannya sistem zonasi, siswa-siswa dengan nilai yang rendahlah yang biasanya memberi sogokan kepada oknum tertentu untuk masuk sekolah favorit.  Tetapi setelah sistem zonasi diberlakukan, siswa yang memiliki nilai tinggi tetapi rumahnya jauh dari sekolah tujuanpun mempunyai kemungkinan yang besar untuk bisa melakukan hal yang sama tidak berintegritasnya, yaitu menyogok.

Selain aktivitas sogok menyogok, aktivitas yang tidak berlandaskan hukum lainnya juga dapat terjadi karena kebijakan baru yang berbasis zonasi ini.  Contohnya, para orangtua nantinya akan memindahkan kartu keluarganya ke alamat yang dekat dengan sekolah, padahal keluarga tersebut tidak berdomisili pada daerah setempat. 

Celah seperti ini memang sering muncul dalam pelaksanaan PPDB atau penerimaan siswa baru berbasis zonasi.  Contohnya di Korea Selatan, disana penerapan sekolah berbasis tempat tinggal untuk jenjang SD dan SMP sudah dilakukan dan sering terjadi penitipan nama anak pada kartu keluarga kerabat dekat atau saudara.  Hal ini dilakukan karena para orangtua mau anaknya bersekolah di sekolah yang mereka inginkan, walaupun sebenarnya hampir infrastruktur pendidikan dan kualitas SDM dalam bidang kependidikannya sudah hampir sama rata.  Para orangtua di Korea Selatan juga memperhatikan faktor lingkungan pergaulan dalam pemilihan sekolah, oleh karena itu mereka melakukan pelanggaran seperti itu.

Siapakah yang Diuntungkan dalam Kebijakan Ini?

Mengenai keuntungan dari kebijakan ini, ada kemungkinan siswa dapat merasakan keuntungan dari kebijakan ini.  Siswa-siswa yang memiliki nilai rendah tetapi lokasi rumahnya dekat dengan sekolah yang sudah sangat baik infrastruktur dan tenaga pendidikannya akan sangat diuntungkan dengan kebijakan ini.  Namun, masih banyak siswa lain yang tidak dapat merasakan keuntungan dari kebijakan ini.  Bukan hanya siswa yang memiliki nilai tinggi tetapi berada jauh dari sekolah yang dituju, tetapi juga siswa yang berada di wilayah yang akses pendidikannya jauh.

Kuota masuk sekolah negeri yang tidak terlalu banyak membuat persaingan untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri sangatlah ketat.  Di satu sisi, memang ada pihak yang diuntungkan dalam hal ini, yaitu pihak dari sekolah-sekolah swasta karena sekolah swasta akan mendapatkan jumlah siswa yang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya.  Sekolah swasta, yang mendapatkan bantuan operasional lebih kecil daripada sekolah-sekolah negeri, tentunya membutuhkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada sekolah negeri.  Hal ini membuat sekolah-sekolah swasta membutuhkan lebih banyak siswa untuk dapat beroperasi. 

Disini saya tidak bilang kalau sekolah swasta itu mengedepankan finansial dalam melaksanakan pelayanan pendidikan, tetapi saya hanya ingin memberikan korelasi antara PPDB sistem zonasi dan keuntungannya bagi pihak swasta.  Saya juga tidak bilang kalau sekolah swasta itu tidak sama kualitasnya dengan sekolah negeri karena saya adalah seorang (alumni) siswa dari sekolah swasta yang sedang mencari sekolah negeri untuk jenjang pendidikan selanjutnya.  Sekolah swasta memang pada dasarnya lebih unggul dalam pembelajaran karena sekolah swasta biasanya mempunyai layanan khusus yang dapat menguntungkan para siswa dalam mengenyam ilmu.

 PPDB Berbasis Zonasi, Haruskah Diterapkan Tahun Ini?

Saya sangat yakin bahwa pemerintah mempunyai tujuan yang baik melalui kebijakan ini, yaitu tujuan untuk mereformasi pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi dan mewujudkan generasi Indonesia yang unggul dan berkarakter.  Namun, melihat kondisi infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik yang belum merata, kebijakan ini belum siap diterapkan secara nasional pada tahun ini.  Mungkin sistem zonasi bisa diberlakukan di beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidiknya sudah merata sebelum diterapkan secara nasional.

Selain meratakan infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik, diperlukan pula suatu kerja sama yang berkesinambungan antara Kemendikbud dengan instansi lain yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.  Contohnya, seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan atau SNMPTN perlu beberapa perubahan karena kesenjangan pada jenjang SMA salah satunya disebabkan oleh jumlah penerimaan SNMPTN.  Perubahan tersebut dapat berupa penyamarataan kesempatan bagi seluruh siswa SMA di Indonesia tanpa memandang status sekolah, sehingga siswa yang masuk PTN melalui jalur SNMPTN tidak hanya tertumpuk dari satu sekolah yang dikatakan sebagai sekolah favorit saja.